BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno melontarkan kritik tajam minimnya angkutan umum yang menjangkau kawasan perumahan di Kota Bekasi.
Menurut Djoko, kepala daerah, khususnya Wali Kota Bekasi, wajib untuk menyediakan akses transportasi publik yang terhubung langsung dengan seluruh kawasan perumahan. Ia menilai, transportasi umum menguranngi ketergantungan masyarakat dengan kendaraan pribadi.
“Jadi, tugas Wali Kota Bekasi itu menyediakan angkutan umum atau feeder yang masuk ke kawasan-kawasan perumahan. Itu kewajiban dia. Sangat disayangkan kalau wali kotanya nggak paham itu, apalagi dia alumni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Kacau itu wali kotanya,” kata Djoko saat dikonfirmasi, Senin, 4 Agustus 2025.
Ia menyebut, meskipun Bekasi telah dilayani berbagai moda transportasi massal seperti KRL, LRT, dan Transjabodetabek, namun layanan itu belum menyentuh titik-titik permukiman padat penduduk.
Baca Juga: Pengamat Sebut Gaji Rp10 Juta Tak Cukup untuk Warga Bekasi
“Angkutan massal itu memang sudah disediakan, kan. Jadi, kurang apalagi di Bekasi? Tapi masalahnya, angkutan dari perumahan ke akses utama itu yang belum ada. Masa alumni transportasi mikirnya seperti itu. Sangat disayangkan pemikirannya. Nanti biar saya ceramahin," tuturnya.
Djoko menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus serius menyiapkan peran sebagai daerah mitra Jakarta dalam sistem transportasi Jabodetabek. Apalagi, Bekasi memiliki hampir 1.500 kawasan perumahan.
“Wali kotanya sudah tahu belum jumlah perumahan di Bekasi? Hampir 1.500 titik. Buat apa perumahan banyak, tapi nggak ada angkutan umum? Banyak rumah sudah dibangun tapi nggak laku karena nggak ada transportasi,” ujarnya.
Kemudian, katanya, tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya mampu membeli rumah di pinggiran kota, tetapi batal karena harus juga membeli kendaraan pribadi untuk akses mobilitas.
Baca Juga: Biaya Transportasi Kian Mencekik, Warga Bekasi Bingung Antara Nabung Beli Motor atau Tetap Naik Umum
“Banyak warga itu mampu beli rumah, tapi nggak mampu beli kendaraan. Jadi mereka lebih baik kos atau ngontrak di Jakarta. Karena hitung-hitungannya, jauh lebih murah dibanding beli rumah tapi harus beli motor atau mobil juga,” ucapnya.
Djoko juga menyoroti langkah Wali Kota Bekasi baru berencana membuka rute angkutan umum dari Harapan Indah ke Terminal Bekasi. Menurutnya, langkah itu belum cukup menjawab kebutuhan warga.
“Dengan dia berencana bikin jalur baru dari Harapan Indah ke Terminal saja itu tidak cukup. Belum menyentuh inti masalahnya itu,” katanya.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat yang dinilai gagal menjaga kesinambungan antara pembangunan kawasan perumahan dengan penyediaan angkutan umum. Padahal, di era Orde Baru, hal itu jadi satu paket wajib dalam pembangunan.
Baca Juga: Biaya Transportasi Bekasi Tertinggi se-Indonesia, Wali Kota Janji Tambah Angkutan Umum
“Kesalahannya pemerintah sekarang itu kalau bangun perumahan tidak dilengkapi dengan layanan angkutan publik. Itu kata kuncinya. Di era Pak Soeharto, kalau bangun perumahan, pasti ada angkutan umum. Perumahan juga banyak yang mangkrak. Ini salah satu penyebab utama kenapa pengeluaran transportasi warga tinggi,” ujar dia. (CR-3)