BEKASI, POSKOTA.CO.ID – Disperindag Kota Bekasi memastikan stok beras untuk masyarakat masih aman, meski sejumlah produk ditarik produsen buntut isu beras oplosan.
“Setelah kami lakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan toko modern memang ada beberapa produk beras yang ditarik oleh produsennya. Tapi kami masih memiliki stok beras lokal, jadi ketersediaannya masih aman di bulan-bulan ini,” kata Kepala Seksi Analis Perdagangan Disperindag Kota Bekasi, Eko Wijatmiko, di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat, 1 Agustus 2025.
Menurut Eko, beras lokal yang beredar saat ini mayoritas berasal dari Karawang, Subang, dan Jawa Tengah, dengan kemasan 50 kilogram.
Selain itu, pihaknya juga mengandalkan pasokan dari Bulog melalui program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan lonjakan harga.
Baca Juga: Dirut PT Food Station Tersandung Kasus Beras Oplosan, Begini Modusnya
“Kami kerja sama dengan unit-unit pasar. Insya Allah, hari Senin beras SPHP sudah mulai disalurkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan stok dari Bulog sangat penting untuk menyeimbangkan distribusi beras yang terdampak penarikan produk dari toko modern.
“Adanya stok Bulog ini diharapkan dapat menstabilkan kondisi beras yang ditarik di pasaran. Insya Allah, semoga pemerintah bisa menstabilkan,” tambahnya.
Eko memastikan pasokan dari Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar dua juta warga Kota Bekasi. Bahkan sebagian telah disalurkan ke 56 desa sebagai bantuan pangan untuk keluarga penerima manfaat (KPM).
“Stok dari Bulog kami nilai cukup. Distribusi untuk bantuan pangan juga sudah berjalan,” tegasnya.
Terkait isu beras oplosan, Eko menyebut belum ada laporan resmi dari masyarakat. Namun, sejumlah pedagang disebut telah menarik sendiri produk yang dicurigai tidak sesuai standar.
“Memang sudah ada informasi soal beras oplosan, tapi belum ada laporan resmi yang masuk ke kami. Produsen juga sudah menarik sendiri produk yang diduga bermasalah,” jelasnya.
Baca Juga: Dirut PT Food Station Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa Disperindag hanya bertugas memantau harga dan distribusi barang pokok. Untuk pengawasan kualitas produk, tanggung jawab berada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPP).
“Untuk pengawasan, itu sebenarnya tugas di bidang pertanian atau di DKPP. Jadi kami hanya memantau harga kebutuhan pokok, yaitu beras,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bekasi akan menggencarkan operasi pasar demi menekan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan dan menjaga stabilitas pangan.
“Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, Pemkot Bekasi akan gencar melakukan operasi pasar,” ujar Eko.
Ia juga mengimbau pelaku usaha untuk disiplin dalam mencantumkan label dan ukuran kemasan. “Harapannya, para pelaku usaha tidak main-main dengan ukuran standar kemasan beras yang tertera pada label. Ukurannya harus sama, atau jika premium harus ditulis dan tidak lagi dijual sebagai medium,” tandasnya. (cr-3)