Seleksi ASN 2025 Telah Dimulai! Simak 1.609 Formasi yang Dibuka dan Dokumen yang Wajib Disiapkan

POSKOTA.CO.ID - Setelah lama dinantikan, pemerintah akhirnya membuka kembali pendaftaran seleksi ASN tahun 2025 khusus untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis. Kabar ini disambut antusias oleh para tenaga non-ASN di seluruh Indonesia yang telah menanti kepastian status kerja mereka.

Portal pendaftaran melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id telah aktif sejak awal Juli, menjadi gerbang utama menuju seleksi nasional ASN tahap II untuk tahun anggaran 2024. Sesuai pengumuman Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat 1.609 formasi PPPK tenaga teknis yang siap diisi.

Namun, seleksi kali ini tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya terbuka bagi kategori pelamar tertentu.

Baca Juga: 57 Rumah Hangus dalam Kebakaran Grogol Utara

Siapa yang Bisa Daftar? Ketentuan yang Harus Diperhatikan

Seleksi PPPK teknis ini dirancang untuk menyerap tenaga kerja non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai instansi, namun belum memiliki status kepegawaian tetap. Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024, berikut ini adalah kategori pelamar yang bisa mengikuti seleksi:

1. Non-ASN terdata dalam database resmi pemerintah sesuai ketentuan Menpan RB 347/2024.
2. Peserta berkode R3, yaitu yang telah lulus seleksi tahap I sebelumnya namun belum mendapat formasi.
3. Peserta berkode R4, yaitu non-ASN yang belum terdata secara resmi, namun tetap diberi kesempatan mendaftar dengan persyaratan tertentu.

Pelamar di luar ketiga kategori tersebut tidak dapat mengikuti seleksi ini. Ini menjadi penegasan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang selama ini masih menggantung nasibnya.

Jadwal Lengkap Seleksi ASN 2025: Tahap Demi Tahap

Berikut adalah rangkaian waktu seleksi ASN 2025 untuk formasi PPPK teknis Kejaksaan RI dan instansi lainnya:

Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan Peserta Lolos

Bagi peserta yang berhasil melewati seluruh tahapan hingga pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), berikut ini dokumen yang wajib disiapkan dan diunggah:

1. Pasfoto terbaru berlatar belakang merah, berpakaian formal.
2. Ijazah dan transkrip nilai asli.
3. Cetak DRH dari portal SSCASN, ditulis tangan, bermeterai, dan ditandatangani.
4. Surat pernyataan 5 poin bermeterai Rp10.000.
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
7. Surat bebas narkoba dari unit kesehatan pemerintah.

Semua dokumen ini harus diterbitkan paling lambat bulan Juli 2025 dan diunggah secara mandiri oleh peserta ke portal SSCASN.

Baca Juga: Anime One Piece Episode 1137 Tayang Kapan? Simak Jadwal Rilis Terbaru

Di balik angka dan jadwal yang tersusun rapi, ada kisah perjuangan ribuan tenaga non-ASN yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa kejelasan status. Banyak dari mereka adalah pegawai teknis yang bekerja dalam senyap di kantor kejaksaan, kementerian, hingga dinas-dinas kecil di pelosok daerah.

“Saya sudah 12 tahun mengabdi sebagai tenaga teknis di kantor kejaksaan. Baru tahun ini rasanya ada secercah harapan,” ungkap Nurul (38), seorang tenaga non-ASN di Jawa Tengah.

Bagi sebagian orang, formasi PPPK ini bukan sekadar kesempatan kerja, tapi pengakuan atas pengabdian panjang yang sebelumnya seolah tak terlihat. Tak sedikit pula yang telah mengikuti seleksi sebelumnya namun gagal mendapat formasi karena keterbatasan kuota. Kategori R3 dan R4 menjadi simbol dari janji negara yang sedang ditepati secara bertahap.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski sistem rekrutmen ASN terus diperbaiki, pelaksanaan seleksi PPPK juga tidak luput dari tantangan: mulai dari transparansi proses, kecepatan sistem SSCASN, hingga kejelasan pemetaan formasi di daerah. Pemerintah diharapkan bukan hanya merekrut, tapi juga membina dan memberi jaminan karier berkelanjutan.

“Semoga proses seleksi kali ini tidak hanya berjalan lancar, tapi juga benar-benar memberi tempat bagi yang layak,” harap Lilis, guru honorer yang pernah gagal lolos PPPK karena skor administratif.

Pendaftaran ASN 2025 bukan hanya berita administratif ia adalah momentum untuk memulihkan kepercayaan tenaga non-ASN terhadap sistem birokrasi negara. Dengan data yang lebih valid, kategori yang lebih inklusif, dan proses yang terjadwal jelas, pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan masalah klasik ketenagakerjaan di sektor publik.

Bagi para pejuang yang telah bertahan bertahun-tahun, ini saatnya melangkah maju. Bukan hanya demi status, tapi demi masa depan yang lebih pasti dan setara.