Program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat.
Adapun target penerima dalam penyaluan bantuan sosial beras bulan Juli 2025 ini adalah 18,27 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut menyasar keluarga yang telah terdaftar dalam Data Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang mencakup rumah tangga rentan miskin dan miskin ekstrem.
Baca Juga: Sudinsos Jaksel Salurkan Bantuan Logistik kepada Korban Kebakaran di Tebet
Gunakan Data DTSEN agar Lebih Tepat Sasaran
Guna memastikan bansos diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan, pemerintah kini memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan data ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur sistem pendataan bantuan sosial berbasis desil kesejahteraan.
Kelompok penerima prioritas adalah mereka yang berada pada Desil 1 hingga 7, yaitu klasifikasi ekonomi masyarakat yang paling rentan terhadap fluktuasi harga dan krisis pangan.
Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam menghadapi harga bahan pokok yang fluktuatif. Beras sebagai kebutuhan utama menjadi komoditas strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain meringankan pengeluaran rumah tangga, program ini juga berkontribusi pada stabilisasi harga di pasaran serta mengendalikan inflasi pangan di daerah.
Cek Penerima Bansos Beras Lewat Web
Bagi Anda yang ingin memastikana apakah terdaftar sebagai penerima manfaat dari bantuan sosial beras ini, cek datanya secara online.
Pantau situs web resmi DTSEN atau bisa akses https://cekbansos.kemensos.go.id lalu gunakan identitas diri untuk mengecek penerimanya.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk aktif memantau informasi penyaluran bansos di wilayah masing-masing, baik melalui kanal resmi pemerintah daerah, kantor kelurahan, maupun RT/RW setempat.
Mekanisme penyaluran dirancang transparan dan akuntabel guna menghindari tumpang tindih data maupun penyaluran ganda.
