BANTAR GEBANG, POSKOTA.CO.ID - Puluhan warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi berunjuk rasa di depan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF), Rabu, 16 Juli 2025, sejak pukul 09:00 WIB.
Hepi Khairul, 32 tahun, warga Sumur Batu, menyatakan kekecewaannya atas sistem rekrutmen online dinilai mempersulit warga sekitar yang tidak terbiasa dengan teknologi. Sejak awal pembangunan RDF, warga telah dijanjikan akan dilibatkan sebagai tenaga kerja.
“Dari awal kami dijanjikan, yang kerja di sini orang Bantar Gebang. Tapi sekarang malah buka lowongan lewat online, kita ini petani, bukan orang yang ngerti teknologi,” kata Hepi di lokasi aksi, Rabu, 16 Juli 2025.
Ia menilai, sistem rekrutmen online bersifat tidak transparan dan mengabaikan komitmen terhadap masyarakat sekitar yang sudah terdampak langsung oleh aktivitas pengelolaan sampah.
Baca Juga: Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Dorong Optimalisasi RDF Rorotan
“Kami punya kekuatan hukum adat hari ini. Kalau diplomasi sudah, surat-surat ke dewan sudah, tapi tak ada perubahan, ya masyarakat yang bicara sekarang,” ucap dia.
Tak hanya soal rekrutmen, Hepi juga mengungkapkan, banyak warga yang sebelumnya sempat bekerja di RDF, diberhentikan tanpa kejelasan.
“Ada yang kerja dua minggu, tiga minggu, nggak digaji, terus diberhentikan. Katanya nanti dipanggil lagi, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Ada sekitar 250 orang kayak gitu,” tuturnya.
Senada dengan Hepi, Rinansyah, 40 tahun, warga lain yang juga mengikuti aksi, mengaku pernah bekerja di RDF selama sebulan. Setelah RDF resmi beroperasi, ia tidak lagi dilibatkan.
Baca Juga: RDF Rorotan Siap Beroperasi Lagi Agustus, Pramono: Sampah dari Bekasi Bisa Ditampung
“Awalnya dibilang nanti dipanggil lagi, tapi ternyata digantiin sama orang luar. Saya dan ratusan warga lain dibiarkan,” ucapnya.
Rinan menegaskan, dirinya dan warga sekitar seharusnya menjadi prioritas dalam perekrutan.
“Kami nggak punya ijazah tinggi, tapi kami sanggup kerja. Masak orang luar yang dikasih kerja, kami cuma jadi penonton,” katanya.
Warga pun menuntut RDF menghapus sistem rekrutmen online dan menggantinya dengan sistem luring lewat tokoh masyarakat, kelurahan, LPM, atau Karang Taruna setempat.
Baca Juga: DLH Jakarta Pastikan Bau di JGC Bukan dari RDF Rorotan
“Kami tidak minta macam-macam. Cukup pekerjakan warga Cikiwul, Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Bantar Gebang. Kalau tidak dikabulkan, RDF lebih baik tutup saja,” katanya.
Baik Hepi maupun Rinan mengatakan, pihak RDF UPST Bantar Gebang harus bisa menerima warga lokal menjadi pekerja di tempatnya. Pasalnya, warga sekitarlah yang lebih dulu terdampak dengan adanya limbah sampah di daerah tersebut.
"Yang kerja disini tidak harus orang pintar dan berpendidikan tinggi, semuanya sama saja. Kami punya tenaga dan kemauan yang kuat. Pakai KTP saja harusnya sudah cukup," ujarnya. (CR-3)