POSKOTA.CO.ID - Ada hal menarik disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid mengenai penyebab kemiskinan struktural.
Seperti diberitakan, penyebabnya karena adanya kebijakan yang tidak berpihak seperti kebijakan terkait pertanahan.
Menteri Nusron menyebut 48 persen dari 55,9 juta hektar tanah dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia.
Ini lahir karena adanya kebijakan yang salah secara struktural yang berujung kepada terjadinya kesenjangan ekonomi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Musim Kemarau, Masih Kebanjiran
Ada kebijakan waktu itu yang belum berpihak, kata Nusron saat mengisi acara Rakernas PB IKA PMII, di kawasan Pancoran, Jakarta, Minggu,13 Juli 2025.
"Jadi itu kebijakan masa lampau yang belum memihak rakyat," kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
" Lantas bagaimana kebijakan pertanahan saat ini, semoga sudah memihak kepada kepentingan rakyat," kata Yudi.
"Mestinya demikian karena kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara menjadi komitmen pemerintah saat ini," ujar Heri.
"Bahkan seperti dikatakan Menteri Nusron Wahid, Presiden Prabowo Subianto memberi mandat melakukan perubahan kebijakan pertanahan dengan mengutamakan prinsip keadilan, pemerataan dan kesinambungan hidup," kata mas Bro.
"Sudah dijalankan belum?," kata Yudi.
"Bukan soal sudah dan belum, tetapi harus dijalankan. Itu mandat, kalau nggak dijalankan bisa kualat, apalagi untuk kepentingan rakyat," jelas mas Bro.
"Berat ya risikonya?," kata Yudi lagi.
"Ini juga bukan soal berat dan ringan, tetapi sebuah kehormatan mendapat mandat menegakkan keadilan dan pemerataan serta kesinambunagn hidup masyarakat," urai mas Bro.
"Setuju, kalau sudah menyangkut amanah nggak ada yang susah. Boleh jadi semuanya akan menjadi mudah, jika diawali dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan untuk beribadah," kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Boleh Kecil,Tapi Layak Huni
"Kata - katamu terdengar semakin bijak saja, apa karena semakin bertambah usia," ucap Yudi.
"Nggak usah nyindir. Kembali ke soal kebijakan tanah, bagaimana menurut kalian?," kata Heri.
"Kebijakan tiga prinsip itu sangat bagus. Semoga dapat dilaksanakan secara baik dan benar hingga lapisan terbawah," ujar Yudi.
"Pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan untuk mencegah maksud baik menegakkan keadilan, berimbas kepada ketidakadilan. Maksudnya memeratakan, yang didapat kian tidak merata," jelas mas Bro.
"Mari kita kawal bersama Bro," kata Heri. (Joko Lestari)