POSKOTA.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyoroti ketegangan yang mencuat antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam forum rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut ketegangan tersebut sebagai indikasi dari rivalitas politik yang semakin terbuka di antara dua kepala daerah strategis.
“Saya kira negara ini bukan hanya soal pemerintahan pusat, tapi pemerintah di daerah itu menjadi penting untuk dibicarakan,” kata Adi, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Adi Prayitno Official pada Senin, 14 Juli 2025.
Menurut Adi, ketegangan bermula saat KPK mengundang para kepala daerah dalam forum koordinasi antikorupsi. Dalam sambutannya, Pramono Anung menyebut satu per satu nama gubernur yang hadir, kecuali Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Tindakan ini memicu spekulasi publik mengenai adanya ketegangan antara kedua gubernur.
Baca Juga: Prabowo Punya Permintaan Khusus saat Pesan Sapi Kurban dari Bekasi, Apa Saja?
"Ini seakan-akan hubungan Jawa Barat gubernurnya dengan Jakarta gubernurnya itu sedang tidak baik-baik saja, sedang mendidih dan terjadi rivalitas yang dipertontonkan secara terbuka," ujar Adi.
Dalam kesempatan selanjutnya, Dedi Mulyadi pun tak menyebut nama Pramono Anung saat menyampaikan pidato. Peristiwa ini menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial dan media arus utama.
Rivalitas tidak berhenti pada aspek simbolik. Adi menyoroti isi pidato Pramono Anung yang dianggap menyentil Jawa Barat secara langsung. Pramono mengklaim bahwa Jakarta tak lagi masuk dalam daftar kota termacet di Indonesia maupun dunia.
Sebaliknya, menurutnya, Bandung menempati posisi teratas dalam daftar kota termacet di Indonesia, diikuti Medan, Palembang, dan Surabaya.
Baca Juga: Beli Sapi Kurban Seberat Satu Ton dari Peternak Bekasi, Prabowo Dapat Diskon
"Ini yang kemudian menjadi indikasi betapa Pramono Anung juga dianggap gaspol ya, mengkritik apa yang terjadi pada daerah lain khususnya yang ada di Jawa Barat," kata Adi.
Pramono juga menyampaikan kebijakan yang dianggap berkontribusi pada penurunan tingkat kemacetan di Jakarta, termasuk kewajiban bagi ASN untuk menggunakan transportasi publik setiap Rabu dan integrasi moda transportasi antarwilayah Jabodetabek.
Sebagai tanggapan, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kemacetan di Bandung bukan tanggung jawab gubernur, melainkan walikota.
Ia juga menambahkan dengan nada sindiran bahwa Bandung meskipun macet, tetap terasa dingin dibandingkan Jakarta yang panas.
"Ini kan semacam apa namanya feedback, semacam serangan balik dari Dedi Mulyadi," ujar Adi.
Ketegangan semakin memanas ketika isu banjir turut disinggung. Dedi Mulyadi menolak narasi 'banjir kiriman' dari Bogor ke Jakarta, sembari mengakui bahwa alih fungsi lahan di Bogor berperan dalam memperparah banjir.
Namun, ia menekankan bahwa para pengembang yang merusak lingkungan bukan berasal dari Jawa Barat.
"Kata Kang Dedi pula bahwa bisa ditebak orang mana itu yang suka mengembangkan, orang mana para pengusaha-pengusaha itu yang mengubah alih fungsi lahan," ungkap Adi menirukan pernyataan Dedi.
Baca Juga: Penampakan Sapi Kurban yang Dipesan Presiden RI Prabowo dari Peternak asal Tangerang
Meski berlangsung dalam format yang tampak sengit, Adi melihat dinamika ini sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah jika dikelola secara konstruktif.
“Rivalitas dalam politik itu menjadi penting. Yang paling penting adalah rivalitas ini diwujudkan dan didesain sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Gubernur Jakarta dan Jawa Barat selalu berada dalam sorotan publik karena keduanya kerap disebut sebagai kandidat potensial dalam kontestasi nasional seperti Pilpres.
"Biasanya kalau ada pemilu terutama Pilpres itu namanya masuk dalam bursa baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden," kata Adi.