Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada pencabutan hak-hak istimewa yang diberikan pemerintah.
Hak yang Didapatkan
Di sisi lain, PPPK paruh waktu berhak memperoleh:
- Gaji/upah sesuai beban kerja
- Tunjangan (jika memenuhi syarat)
- Lingkungan kerja yang kondusif
- Peluang pengembangan kompetensi
- Perlindungan hukum
"Meski bekerja paruh waktu, hak mereka tetap dijamin selama memenuhi kewajiban," tambah pernyataan KemenPAN RB.
Baca Juga: Ribuan Honorer Tersingkir Akibat Kode R4 Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Ini Penjelasannya
Apa Dampaknya bagi Tenaga Honorer?
Kebijakan ini dinilai sebagai solusi win-win solution bagi honorer yang belum lolos seleksi penuh. Dengan skema ini, pemerintah tetap bisa memenuhi target penyerapan honorer sambil memastikan kualitas pelayanan publik terjaga.
Namun, beberapa pihak mempertanyakan kejelasan besaran gaji dan jaminan karier jangka panjang bagi PPPK paruh waktu. Menanggapi hal ini, KemenPAN RB menjanjikan sosialisasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi aturan.
PPPK paruh waktu menjadi harapan baru bagi honorer yang belum berhasil lolos seleksi penuh. Namun, keberhasilan skema ini bergantung pada kepatuhan terhadap kewajiban dan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak mereka.
Bagi honorer yang tertarik, disarankan untuk memantau pengumuman resmi dari instansi terkait mengenai tata cara pendaftaran dan persyaratan lengkapnya.
