PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Komisi III DPRD Pandeglang, kembali sentil Dinas Lingkungan Hidup (DLH), soal rencana penampungan sampah dari Kota Tangerang Selatan.
Menurut anggota Komisi III DPRD Pandeglang, Ade Muamar, bahwa pihaknya menegaskan agar DLH Pandeglang, tidak hanya melihat nilai uang dari kerja sama penampungan sampah tersebut.
Akan tetapi tegas Ade, pihak DLH harus memikirkan dampak pencemaran lingkungannya. Maka harus dilakukan kajian secara matang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
"Tadi kami sudah panggil pihak DLH Pandeglang. Kami tegaskan agar mematangkan kajiannya, jangan hanya melihat dari nilai uang dari kerja sama penampungan sampah itu," ungkap Ade Muamar saat ditemui di Gedung DPRD Pandeglang, Senin 31 Juni 2025.
Baca Juga: Warga Bangkonol Pandeglang Tolak Sampah dari Tangsel: Kami yang Merasakan Dampak Buruknya
Ia juga mengaku, bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pandeglang, isu utamanya terkait masalah sampah.
"Dalam pembahasan itu kami tegaskan kembali agar pihak terkait melakukan kajian yang matang. Jangan sampai penampungan sampah dari Kota Tangsel itu bermasalah dikemudian hari," katanya.
Pihaknya juga mengkhawatirkan, saat melakukan kerja sama dengan Kabupaten Serang, banyak reaksi dari masyarakat yang banyak melakukan penolakan.
"Jadi, jangan sampai seperti yang terjadi saat menampung sampah dari Kabupaten Serang. Makanya kajian harus matang," ujarnya.
Apa lagi lanjut Ade Muamar, soal sampah Kota Tangsel kan sempat ada masalah. Makanya ketika sampah dari Kota Tangsel itu ditampung oleh Pandeglang, muncul masalah dikemudian hari.
"Jadi, kajian lingkungan dan lain-lain harus benar-benar matang. Takutnya nanti banyak masyarakat yang terkena dampak pencemaran," tuturnya.
Baca Juga: Warga Tolak Sampah dari Tangsel, Sebut Pandeglang Bukan Tempat Penampungan
Sementara, Sekretaris DLH Pandeglang, Winarno mengaku, untuk kerja sama penampungan sampah dari Kota Tangsel itu tidak perlu ada kajian, karena TPA Bangkonol sudah memiliki UPL/UKL.
"Tidak ada perlu ada kajian lagi, kan kita sudah punya UPL dan UKL-nya," imbuhnya.
Saat ditanya bagaimana dengan banyaknya warga yang menolak rencana kerja sama penampungan sampah tersebut. Ia mengaku, tidak masalah.
"Nanti kita ada semacam mitigasi," ucapnya.