JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur, Pramono Anung dan Wakil Gubernur, Rano Karno.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi Lutfi menyampaikan, program seperti Rabu wajib naik angkutan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan transportasi massal.
"Serta program Satu APAR Satu RT yang merupakan upaya penting dalam memperkuat sistem deteksi dini dan mitigasi kebakaran di kawasan permukiman padat," ujar Fuadi saat dihubungi Poskota, Minggu 22 Juni 2025.
Kendati demikian, Fuadi turut menyoroti sejumlah persoalan sosial yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov Jakarta.
Baca Juga: Gubernur Pramono Sebut Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Tantangan Pemprov Jakarta
Adapun persoalan sosial yang disoroti fraksi PKB yakni, kemacetan, kebakaran, kemiskinan hingga banjir.
"Kemiskinan masih menghantui sebagian besar warga di wilayah padat penduduk, banyak dari mereka yang tinggal di lingkungan yang sempit, tidak sehat, dan rentan bukan hanya terhadap penyakit, tapi juga terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran," ujar Fuadi.
Selanjutnya, Fuadi mengatakan hingga saat ini program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan.
Selain itu, dia menyebut, kemacetan yang saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian warga semakin parah.
"Karena belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga," kata Fuadi.
Banjir, dikatakan Fuadi, masih menjadi langganan tahunan yang sering kali melanda sejumlah wilayah Jakarta.
"Menandakan bahwa penanganan tata air belum menyentuh akar persoalan dari tata ruang, perilaku buang sampah, hingga keterlibatan masyarakat," ucap Fuadi.
Fuadi menjelaskan, kebakaran juga turut menjadi perhatian legislatif Kebon Sirih tersebut.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran permukiman padat terus berulang. Program Satu APAR Satu RT adalah langkah awal yang baik, tapi tidak cukup jika tidak disertai dengan pelatihan yang merata, simulasi rutin, dan edukasi publik yang terus-menerus," ujar Fuadi.
"Kita tidak bisa lagi menganggap kebakaran sebagai “nasib buruk” ini adalah tanggung jawab bersama yang harus ditanggapi dengan keseriusan sistemik," lanjutnya.
Menurutnya, Pemprov Jakarta harus melakukan pola pembangunan simbolik ke pembangunan yang berakar pada kebutuhan nyata warga dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan menyentuh mereka yang paling terdampak.
Baca Juga: Fraksi PKB DPRD DKI Dorong Jakarta Jadi Kota Metropolitan yang tak Melupakan Budaya
"Dan sering luput dari radar utama masyarakat miskin kota para, pekerja informal, ibu rumah tangga di pinggiran kota, para pemuda penganggur, dan anak-anak yang bertumbuh dalam ketimpangan," kata Fuadi.
Fuadi mendorong Pemprov DKI lebih membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan, pemantauan dan pengambilan keputusan agar suara warga, terutama dari kampung-kampung kota, benar-benar terdengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang inklusif.
"Tapi juga momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa Jakarta tak mungkin dibangun sendirian. Kota ini terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu pihak saja," ujar Fuadi.
Dia menyampaikan bahwa butuh kolaborasi nyata antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas warga, akademisi, hingga media massa, agar pembangunan Jakarta benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama menuntaskan pekerjaan rumah menahun seperti banjir, kemacetan, kebakaran dan kemiskinan.
"Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, Jakarta memiliki peluang besar untuk mempercepat langkah-langkah pembenahan. Oleh karena itu, mari jadikan HUT ke-498 Jakarta sebagai awal dari pembangunan yang lebih kolaboratif, lebih manusiawi, dan lebih adil bagi semua warga Jakarta," ujar Fuadi. (CR-4)