JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sedikitnya 50 ribu driver atau pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol GARDA Indonesia, bakal kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa di Istana Presiden.
Aksi ini sengaja dilakukan karena pengemudi ojol kecewa lantaran aspirasi yang sebelumnya disampaikan pada 20 Mei 2025, di antaranya terkait tarif, tidak digubris pemerintah.
"Kami memberikan update bahwasanya tidak adanya respon dari pemerintah, dari sejak undangan rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, hingga saat ini belum ada update. Kami merasa dibohongi," kata Kepala Divisi Humas GARDA Indonesia, Yudha Al Janata di Jakarta Pusat, Sabtu, 21 Juni 2025.
Yudha menilai, ini merupakan bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyat yang sedang tertindas oleh kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan aplikator.
Baca Juga: Demi Sembako Gratis, Ojol Rela Antre dan Berdesakan Sejak Pagi di Polres Metro Bekasi
"Saat pelaksanaan aksi pun Menteri Perhubungan RI tidak menerima perwakilan peserta aksi saat 20 Mei 2025," jelas Yudha.
Ditambahkan Yudha, aksi pengemudi ojol rencananya bakal digelar paling cepat pada 21 Juli 2025, melihat situasi dan kondisi di lapangan. Kemungkinan aksi bisa mundur di bulan Agustus 2025.
"Untuk tanggalnya kami masih berkomunikasi dengan berbagai aliansi yang akan turun aksi secara serentak," ucap Yudha.
Ketua Umum GARDA Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Kali ini aksi langsung menyasar ke Presiden RI Prabowo Subianto.
Tuntutan pertama yakni meminta Presiden menghadirkan PERPPU Transportasi online. Kedua meminta agar potongan biaya aplikasi hanya 10 persen dan tidak bisa ditawar.
Lalu diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang. Kemudian mengaudit potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil oleh aplikator secara sepihak tanpa adanya transparansi.
Baca Juga: Solusi Kolektif untuk Ojol, Menteri UMKM Gagas Koperasi Kemitraan
"Lalu tuntutan lain pemerintah agar menetapkan perusahaan aplikator hapuskan program promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti aceng, slot, hub, member, hemat, dan lain-lain," jelas Igun.
Igun menyampaikan, aksi revolusi kepung istana juga akan dibarengi dengan aksi mematikan aplikasi massa secara serentak seluruh Indonesia untuk melumpuhkan transportasi berbasis aplikasi online.
"Sebagai bentuk kekecewaan selama ini terhadap pemerintah yang tidak pro rakyat pengemudi ojol," kata dia.