POSKOTA.CO.ID - Ratusan sopir truk di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggelar aksi mogok massal pada Kamis 19 Juni 2025, memblokir sejumlah jalur distribusi utama sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Zero ODOL.
Aksi ini menyebabkan antrean panjang truk pengangkut barang dan mengganggu distribusi logistik di beberapa wilayah.
Demonstrasi yang berlangsung tegang ini menjadi sorotan nasional, memunculkan pertanyaan besar: mengapa kebijakan penghapusan truk ODOL menuai penolakan keras dari para sopir?
Namun, upaya pemerintah memberlakukannya secara ketat justru memicu gelombang ketidakpuasan di kalangan pekerja angkutan barang.
Baca Juga: Aturan Baru Truk Zero ODOL 2026: Sopir Terjepit, Jalan Rusak, Negara Merugi
Akar protes ini terletak pada dampak ekonomi yang dirasakan para sopir. Mereka mengeluhkan biaya modifikasi truk yang mahal serta potensi penurunan pendapatan akibat berkurangnya kapasitas angkut.
Tanpa solusi konkret dari pemerintah mengenai kompensasi atau penyesuaian tarif, aksi mogok diperkirakan akan terus meluas dalam beberapa hari ke depan.
ODOL: Akar Masalah yang Menggerogoti Infrastruktur dan Keselamatan Jalan
ODOL adalah akronim dari Over Dimension Over Loading, yaitu praktik yang jamak ditemui pada angkutan barang. Intinya, kendaraan niaga seperti truk kerap dimodifikasi baknya melebihi ukuran resmi pabrik, atau diisi muatan jauh di atas batas berat yang disarankan.
Fenomena truk ODOL telah lama menjadi sorotan karena dampaknya yang merugikan. Selain meningkatkan risiko kecelakaan, seperti kasus rem blong atau gagal menanjak di ruas tol seperti Cipularang, kendaraan ODOL juga mempercepat kerusakan jalan.
Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, kerugian negara akibat perbaikan infrastruktur yang rusak oleh truk ODOL mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Baca Juga: Mulai 1 Juni 2025, Korlantas Polri Sosialisasi Zero ODOL
Zero ODOL: Kebijakan Penertiban yang Picu Kontroversi
Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan kebijakan Zero ODOL, yang rencananya akan diterapkan secara bertahap:
- Sosialisasi (Juni 2025)
- Peringatan dan Pemeriksaan Lapangan (Awal Juli 2025)
- Penindakan Hukum dan Operasi Gabungan (Pertengahan Juli 2025)
Alat pendukung seperti jembatan timbang, tilang elektronik (ETLE), dan GPS pemantau muatan akan dioptimalkan untuk memastikan kepatuhan. Namun, di lapangan, kebijakan ini justru memantik aksi protes.
Kemarahan Sopir Truk: Biaya Modifikasi Mahal, Penghasilan Terpangkas
Para sopir menilai kebijakan ini memberatkan karena:
- Biaya modifikasi truk ke ukuran standar bisa mencapai puluhan juta rupiah per unit, yang harus ditanggung mandiri oleh sopir atau pemilik truk.
- Kapasitas angkut berkurang, sehingga pendapatan per ritase turun, sementara tarif angkut belum tentu naik.
"Inilah titik yang membuat banyak sopir resah: biaya tinggi, penghasilan justru turun, sementara pengusaha barang belum tentu mau menaikkan tarif angkut," jelas salah seorang pengemudi yang ikut aksi.
Baca Juga: Truk ODOL Masih Jadi Ancaman, Korlantas dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Penindakan Terpadu
Pemerintah Tegas, Tapi Bisakah Dialog Menemukan Solusi?
Meski menegaskan akan bertindak tegas, mulai dari tilang, penyitaan kendaraan, hingga pemblokiran STNK, pemerintah juga membuka ruang diskusi dengan asosiasi seperti Apindo dan Aptrindo untuk mencari solusi terkait insentif modifikasi dan penyesuaian tarif angkut.
"Harapannya, kebijakan ini tidak sekadar menertibkan kendaraan, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan usaha sopir dan pengusaha angkutan barang," tegas pernyataan resmi Kemenhub.
Jalan Tengah: Penegakan Hukum Plus Kompensasi
Aksi mogok ini memperlihatkan dilema antara kepatuhan regulasi dan kesejahteraan pekerja. Solusi realistis yang diusulkan banyak pihak adalah:
- Subsidi atau keringanan biaya modifikasi truk
- Revisi tarif angkut yang adil
- Pemberian tenggat waktu adaptasi sebelum penindakan keras
Aksi mogok sopir truk ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan penertiban tidak bisa hanya mengandalkan penegakan aturan semata. Pemerintah perlu segera merumuskan solusi komprehensif yang mempertimbangkan beban ekonomi para sopir, termasuk insentif modifikasi dan penyesuaian tarif angkut yang adil.
Tanpa langkah konkret, protes ini berpotensi berkembang menjadi gangguan yang lebih serius terhadap stabilitas logistik nasional. Jika tidak ada kesepakatan, gelombang protes diperkirakan akan meluas, berpotensi mengganggu stabilitas pasokan logistik nasional.
Singkatnya, ODOL adalah akar masalah bagi keselamatan jalan dan kondisi infrastruktur. Zero ODOL hadir untuk mengatasi kerugian negara dan risiko korban jiwa.
Namun, di sisi lain, para sopir yang selama ini menggantungkan hidup dari penghasilan per ritase merasa belum ada kejelasan solusi pembiayaan modifikasi dan tarif angkut.
Sementara pemerintah bersikukuh pada jadwal penegakan aturan, bola kini ada di tangan para pemangku kebijakan untuk merancang skema yang adil, sebelum ketegangan di jalan berubah menjadi krisis yang lebih besar.