JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah komitmen mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah.
Upaya itu dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Potensi retribusi di Jakarta masih banyak yang belum tergarap secara maksimal. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap jenis, tarif, serta mekanisme pemungutan retribusi agar efektif dan transparan.
Komisi C juga berharap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan SKPD pengelola retribusi lainnya memperkuat koordinasi.
Baca Juga: Kabupaten Bekasi Canangkan Peningkatan APBD lewat Retribusi Daerah
Termasuk rutin sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar memahami kewajiban retribusi dan manfaatnya bagi pembangunan kota.
Sebab, retribusi bukan sekadar pungutan. Namun wujud kontribusi masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Jika dikelola dengan baik, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Optimalisasi retribusi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Dengan memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD), Jakarta bisa lebih mandiri dalam pembiayaan program prioritas seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Beberapa waktu lalu, Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan sejumlah SKPD untuk mengevaluasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
Rapat berlangsung di Ruang Komisi C Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025, lalu.
Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Dimaz Raditya menyebut perlu inovasi dari SKPD dalam menggali potensi pendapatan. Satu di antaranya dari sektor kesehatan dan rumah sakit.
"Pendapatan dari sektor non-firebox rumah sakit masih di bawah 2 persen. Rumah sakit itu tempat yang nggak pernah sepi. Ini potensial banget," ujar Dimaz.
Tak hanya dari sektor kesehatan, retribusi dari destinasi wisata juga menjadi perhatian Komisi C. Termasuk upaya dalam menampilkan budaya lokal di ruang komersial.
Komisi C mendorong kalangan pengusaha untuk lebih aktif menampilkan identitas budaya lokal di ruang-ruang komersial.
Komisi C berkomitmen mengevaluasi secara berkala untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi. Sekaligus memperkuat kualitas layanan publik dan pelestarian Budaya Betawi.