POSKOTA.CO.ID - Pada 15 Mei 2025, publik dikejutkan oleh sebuah insiden sidak yang dilakukan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, ke kantor PT Virtus Facility Services.
Sidak tersebut menyeret nama CEO perusahaan tersebut, Houtman Simanjuntak, ke pusaran kritik setelah terungkap bahwa perusahaannya diduga melakukan praktik penahanan ijazah milik karyawan.
Masalah ini mencuat setelah seorang mantan karyawan mengungkap bahwa dirinya harus membayar uang tebusan sebesar Rp2 juta untuk memperoleh kembali ijazah yang sebelumnya ditahan oleh pihak perusahaan.
Baca Juga: Polda Jabar Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Petani di Lembang
Viralnya Adu Argumen dan Kritik Publik
Polemik ini menjadi viral setelah video perdebatan panas antara Houtman Simanjuntak dan Immanuel Ebenezer tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Immanuel menuntut penjelasan atas kebijakan perusahaan yang menahan dokumen pendidikan penting milik pekerja.
Houtman berdalih bahwa penahanan ijazah dilakukan demi mengamankan investasi perusahaan yang telah dikeluarkan untuk pelatihan dan perlengkapan kerja. Namun alasan tersebut dinilai tidak manusiawi oleh publik, terutama karena menyangkut hak mendasar pekerja.
"Kita menahan satu-satunya modal yang mereka miliki yaitu ijazah SMA," ujar Houtman, dikutip dari akun @senja_ka1a, yang kemudian memantik kemarahan netizen.
Reaksi Pemerintah dan Tindakan Tegas
Wamenaker Immanuel Ebenezer mengambil langkah tak biasa: ia menggunakan uang pribadinya untuk menebus ijazah salah satu eks pekerja. Tindakan ini menuai pujian sekaligus menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan yang tidak adil.
Kementerian Ketenagakerjaan kemudian menyatakan akan menyelidiki lebih lanjut praktik serupa di perusahaan-perusahaan lain. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) juga turut terlibat dan berhasil membebaskan beberapa ijazah milik eks karyawan dari perusahaan lain yang melakukan praktik serupa.
Siapa Houtman Simanjuntak?
Publik mulai penasaran dengan sosok Houtman Simanjuntak. Ia diketahui adalah pendiri dan CEO PT Virtus Facility Services, sebuah perusahaan jasa kebersihan dan manajemen fasilitas yang berdiri sejak 2018. Latar belakang Houtman yang kuat dalam dunia manajemen operasional membuatnya menjadi tokoh penting di industri ini.
Meski memiliki rekam jejak bisnis yang panjang, kasus ini merusak reputasinya secara publik. Tidak sedikit netizen yang mulai menelusuri kehidupan pribadi Houtman, termasuk identitas istri dan anak-anaknya. Namun hingga kini, tidak ada informasi resmi atau publik mengenai keluarganya.
Penahanan Ijazah: Antara Legalitas dan Etika
Secara hukum, penahanan ijazah oleh perusahaan berada di area abu-abu. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar hak atas dokumen pribadi.
Dalam banyak kasus, perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan agar karyawan tidak mengundurkan diri secara tiba-tiba. Namun, para pengamat menilai kebijakan ini menindas dan mengabaikan nilai kemanusiaan serta kebebasan pekerja.
Menurut pengacara ketenagakerjaan, praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil dan hak dasar individu.
Pandangan Ahli dan Respons Aktivis
Aktivis buruh menyebut praktik penahanan ijazah sebagai bentuk modern dari perbudakan kerja. “Ini bukan sekadar kebijakan internal. Ini adalah bentuk pengabaian hak pekerja,” ujar salah satu aktivis dari Serikat Buruh Indonesia.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Martha Suherman, menjelaskan bahwa investasi perusahaan pada pekerja seharusnya menjadi bentuk komitmen jangka panjang, bukan alasan untuk menyandera hak-hak dasar mereka.
Netizen dan Budaya Investigatif Dunia Maya
Dalam era digital, netizen memiliki kemampuan luar biasa dalam membongkar sisi pribadi tokoh publik. Ketika nama Houtman Simanjuntak mencuat, warganet pun mulai mencari-cari siapa sebenarnya dirinya.
Namun, tidak banyak informasi yang tersedia. Tidak ada akun media sosial pribadi Houtman yang terverifikasi. Istri dan anak-anaknya pun tidak muncul dalam pemberitaan atau unggahan publik, sehingga menimbulkan kesan misterius yang justru makin memicu rasa ingin tahu.
Refleksi Sosial: Apa yang Bisa Kita Petik?
Kasus Houtman Simanjuntak bukan sekadar insiden viral. Ia mencerminkan realitas pahit bahwa masih banyak perusahaan yang belum menghargai hak-hak pekerja sebagaimana mestinya. Praktik penahanan ijazah adalah bentuk kontrol yang tidak adil dan tidak beretika.
Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, memiliki peran vital untuk mengatur ulang sistem perlindungan pekerja dan menindak tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran hak dasar.
Baca Juga: Polda Banten Bongkar Prostitusi Online di Hotel Cilegon, 6 Mucikari Ditangkap
Langkah Hukum dan Potensi Sanksi
Jika terbukti bersalah, perusahaan seperti PT Virtus Facility Services dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana ringan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Konsumen.
Selain itu, para karyawan juga bisa menuntut secara perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian non-material akibat penahanan dokumen penting mereka.
Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh entitas bisnis di Indonesia untuk mengedepankan prinsip kerja yang manusiawi dan etis. Kepemimpinan dalam dunia usaha tidak hanya soal efisiensi dan profit, tetapi juga soal tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan pekerja.
Transparansi dan keadilan dalam dunia kerja menjadi pilar penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan, yang pada akhirnya berdampak pada kesuksesan perusahaan itu sendiri.