“Kami menggantungkan seluruh hidup kami pada janji Amerika. Hari ini, kami hanya bisa menyaksikan mimpi kami terbakar dalam diam,” ujar Mehria kepada AFP.
Kasus Mehria menggambarkan situasi tak menentu yang kini dialami ribuan pengungsi dari negara-negara yang termasuk dalam daftar larangan.
Kritik Internasional dan Reaksi Domestik
Langkah ini memicu kekhawatiran serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyatakan bahwa “larangan bersifat luas dan diskriminatif ini melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional.”
Anggota Kongres dari Partai Demokrat pun mengecam keras kebijakan ini. Yassamin Ansari, anggota parlemen berdarah Iran-Amerika, menyebut larangan tersebut “xenofobia dan kejam.”
“Saya tahu penderitaan akibat larangan ini karena keluarga saya juga pernah merasakannya. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya melalui akun X (sebelumnya Twitter).
Kebijakan Keamanan atau Instrumen Politik?
Meski alasan resmi kebijakan ini adalah demi keamanan nasional, banyak analis menilai bahwa keputusan ini sarat kepentingan politik menjelang pemilihan presiden AS tahun 2026.
Trump dinilai menggunakan isu keamanan dan terorisme untuk menggalang dukungan dari pemilih konservatif dan kelompok anti-imigrasi.
Kebijakan serupa sempat diberlakukan pada awal masa jabatan pertamanya di 2017, yang juga menuai gugatan hukum hingga Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah pada saat itu memutuskan bahwa versi akhir dari travel ban tersebut konstitusional, gelombang protes luas tetap menggema.
Keterkaitan dengan Insiden di Colorado
Pemicunya adalah serangan terhadap kelompok Yahudi di Colorado yang dilakukan oleh Mohamed Sabry Soliman, warga Mesir yang diketahui telah melewati batas visa kunjungan dan mengajukan suaka pada 2022.
Meskipun Mesir tidak masuk dalam daftar travel ban terbaru, kasus ini dijadikan justifikasi oleh Gedung Putih bahwa sistem penyaringan visa saat ini “terlalu longgar”.
Pengecualian dan Potensi Perubahan Kebijakan
Trump menyampaikan bahwa daftar negara dapat berubah sewaktu-waktu, bergantung pada dinamika global. “Kami tidak menutup kemungkinan menambahkan lebih banyak negara jika ancaman baru muncul,” tegasnya.
Namun, pengecualian tetap diberlakukan untuk diplomat, atlet, dan pekerja profesional tertentu yang telah mendapatkan visa sebelum tanggal pelarangan.
