POSKOTA.CO.ID - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial pemerintah yang dikhususkan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang lebih berkualitas.
Penerima manfaat terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menerima bantuan berupa dana yang dapat digunakan di e-warong yang sudah bekerjasama dengan pemerintah.
Nominal bantuan bansos BPNT tahun 2025 ini setiap tahapnya cair sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan sekali.
Dalam tahun 2025 ini penyaluran BPNT terbagi menjadi empat tahap penyaluran dengan total per tahunnya sebesar Rp2.400.000.
Penyalurannya sendiri bisa melalui dua cara yaitu lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun PT Pos Indonesia.
Syarat Penerima Bantuan Sosial BPNT 2025
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Berasal dari keluarga miskin atau berpenghasilan rendah
- Terdaftar resmi di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
- Tidak berstatus sebagai PNS, pensiunan PNS, TNI/Polri atau anggota BUMN/BUMD
- Tidak menjadi pendamping sosial di program bantuan apapun
Pencairan saldo dana bantuan dari BPNT 2025 dapat langsung digunakan pada e-warong ataupun agen yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.
KPM yang telah memiliki rekening KKS akan menerima pencairan lewat Bank Himbara seperti BNI, BRI, BSI dan Mandiri.
Cara Cek Status Penerimaan Bantuan Sosial BPNT
Untuk mengetahui apakah Anda telah resmi terdaftar sebagai penerima yang terdata di bantuan sosial BPNT 2025. Silahkan cek langsung secara onlin melalui laman resmi Kemensos.
- Kunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id
- Isi nama dan alamat lengkap sesuai dengan data di KTP
- Verifikasi menggunakan ‘Kode Capthca’
- Klik tombol ‘Cari Data untuk mengetahui status dan jadwal pencairan Anda.
Dengan adanya penyaluran program bansos BPNT 2025 diharapkan bisa membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pangan yang lebih berkualitas.
DISCLAIMER: Bantuan Sosial BPNT 2025 diberikan khusus kepada masyarakat yang telah terdaftar di DTSEN dan memenuhi persyaratan sebagai Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.