JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi industri hotel dan restoran di Jakarta yang menunjukkan tren menurun, terutama pada triwulan pertama 2025.
Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025 terhadap anggotanya, ditemukan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.
Seiring dengan itu, banyak pelaku usaha terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja serta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional.
Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengatakan bahwa industri ini tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkat tajam dan membebani kelangsungan usaha.
Baca Juga: Pramono Jawab Kekhawatiran PHRI soal Penurunan Okupansi Hotel di Jakarta yang Bisa Picu PHK Massal
Sutrisno menyebut, pihaknya mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kondisi ini memburuk.
"Pertama, penurunan tingkat hunian dan pendapatan. Dari hasil survei yang dilakukan, sebanyak 66,7% responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah," kata Sutrisno dalam keterangannya yang diterima Poskota, Jumat, 30 Mei 2025.
Menurutnya, penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik.
Hal ini terjadi karena kontribusi wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kunjungan ke Jakarta masih tergolong sangat kecil.
Baca Juga: Libur Panjang, Okupansi Hotel di Carita Pandeglang Tembus 100 Persen
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, rata-rata persentase kunjungan wisman hanya mencapai 1,98% per tahun jika dibandingkan dengan wisatawan domestik.
Sutrisno berpendapat, kondisi ini mencerminkan kurang efektifnya strategi promosi dan program pemerintah dalam mendatangkan turis mancanegara, khususnya ke Jakarta.
“Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional,” ucap Sutrisno.
Kedua terkait kenaikan biaya operasional, Sutrisno mengatakan, pelaku usaha hotel juga harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan.
Baca Juga: Libur Panjang Isra Miraj dan Imlek, Okupansi Penginapan di Pangalengan Naik Drastis
"Tarif air dari PDAM mengalami kenaikan hingga 71%, sementara harga gas melonjak 20%. Beban ini diperberat dengan kenaikan tahunan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9% tahun ini," ucap Sutrisno.
Dia menyebut, dengan tekanan dari sisi pendapatan dan biaya yang tidak seimbang, banyak pelaku usaha mulai mengambil langkah-langkah antisipatif.
"Sebanyak 70% responden dalam survei BPD PHRI DK Jakarta menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan," kata Sutrisno.
Sutrisno mengungkapkan, responden memprediksi akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10%-30%.
Baca Juga: Libur Waisak, Okupansi Hotel di Pantai Anyer Serang Capai 80 Persen
Lalu yang ketiga kerumitan regulasi dan sertifikasi, dia menyebut, pelaku industri juga dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan.
"Banyaknya jenis izin yang harus dipenuhi, seperti izin lingkungan, sertifikat laik fungsi, hingga perizinan minuman beralkohol," ujarnya.
Selain itu, proses birokrasi yang panjang, duplikasi dokumen antar instansi, serta biaya yang tidak transparan dinilai menghambat kelangsungan usaha.
"Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tanpa langkah konkret dan strategi pemulihan yang tepat, industri perhotelan —sebagai salah satu tulang punggung pariwisata dan penyerap tenaga kerja— berpotensi mengalami krisis berkepanjangan yang dampaknya bisa meluas ke sektor lain," ucap dia. (CR-4)