JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Ekonomi, Esther Sri Astuti menyebut relokasi anggaran oleh pemerintah dapat mengganggu okupansi hunian khususnya pada hotel.
"Karena selama ini memang hotel tergantung dari event event dari pemerintah. Bukan untuk berwisata tapi untuk business meeting," kata Esther melalui pesan singkat, Jumat, 29 Mei 2025.
Esther menjelaskan, hotel-hotel di Jakarta kerap digunakan turis sebagai hub yang ingin bepergian ke daerah.
"Sehingga hotel ini tergantung dari pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu jika ada relokasi anggaran dari pemerintah maka hotel akan terganggu okupansinya," ucap dia.
Baca Juga: PHK di Sektor Perhotelan Jakarta Disebut Ancam Perekonomian dan Stabilitas Sosial
Berdasarkan data Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Jakarta, 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya pengurangan penghuni per April 2025.
Hal ini berdampak kepada pelaku usaha yang terpaksa melakukan pengurangan karyawan sekaligus menerapan berbagai strategi efisiensi. Ada beberapa faktor utama yang memicu kondisi industri perhotelan semakin memburuk.
Dari hasil survei oleh BPD PHRI DK Jakarta, sebanyak 66,7 persen responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan. Menurutnya, hal itu imbas kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan sejumlah lembaga pemerintah.
"Ini karena adanya pengetatan anggaran, sebagaimana kita tahu hotel-hotel itu memang salah satu sumber penting mulai dari hunian kamar, (ruang) meeting, juga restoran itu berasal dari pemerintah," ujar Ketua BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam keterangan pers, Senin, 26 Mei 2025.