POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial dan instansi terkait, memiliki beberapa mekanisme untuk memantau penggunaan dana bansos.
Salah satu langkah utama adalah verifikasi dan validasi data KPM. Sebelum dana disalurkan, pemerintah memastikan bahwa penerima terdaftar dalam DTSEN.
Data ini diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti mereka yang berada di bawah garis kemiskinan atau menghadapi kesulitan ekonomi.
Setelah dana disalurkan, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pendamping sosial, aparat desa, dan lembaga penyalur seperti bank atau kantor pos, untuk memantau distribusi.
Baca Juga: Saldo Dana Bansos KJP Plus 2025 Bertambah Rp450.000, Cek Jadwal dan Cara Tariknya di Sini
Pendamping sosial berperan penting dalam memantau langsung penggunaan dana oleh KPM.
Mereka melakukan kunjungan rutin ke rumah penerima untuk memastikan bahwa bansos digunakan untuk kebutuhan pokok, seperti pembelian sembako, pendidikan anak, atau kesehatan.
Peran Teknologi dalam Pengawasan Bansos
Perkembangan teknologi telah membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengawasan dana bansos.
Salah satu inovasi utama adalah penggunaan sistem digital untuk penyaluran dan pelacakan dana. Misalnya, bansos yang disalurkan melalui transfer bank memungkinkan pemerintah untuk memantau alur dana secara real-time.
KPM biasanya menerima dana melalui rekening khusus atau kartu elektronik, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang memudahkan pelacakan transaksi.
Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk pelaporan. Pendamping sosial dapat mengunggah laporan lapangan melalui aplikasi khusus, yang mencakup informasi tentang kondisi KPM dan penggunaan dana bansos.
Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan, seperti penjualan bantuan berupa barang atau penggunaan dana untuk keperluan yang tidak sesuai.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal Penyaluran Gelombang 2 ke Rekening BSI dan Bank Mandiri
Tantangan dalam Pengawasan Dana Bansos
Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, tantangan tetap ada. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama di daerah terpencil.
Jumlah pendamping sosial sering kali tidak sebanding dengan jumlah KPM yang harus dipantau, sehingga pengawasan tidak selalu menyeluruh. Selain itu, kurangnya literasi keuangan di kalangan KPM juga menjadi hambatan.
Beberapa penerima mungkin tidak memahami cara menggunakan dana bansos secara bijak, sehingga rentan menyalahgunakannya.
Tantangan lainnya adalah potensi penyimpangan, baik dari KPM maupun pihak lain yang terlibat dalam distribusi.
Untuk mengatasi ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui kanal aduan resmi, seperti layanan pengaduan Kementerian Sosial atau aplikasi berbasis masyarakat.