BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dilanda bencana sejak sepekan. Memasuki musim hujan kali ini, bencana tanah longsor yang dipicu cuaca ekstrem cukup mengancam.
Bahkan, tercatat hingga saat ini ada 12 desa dilanda longsor. Bahkan sebanyak 123 jiwa dari dua desa diungsikan dan beberapa kepala keluarga rencananya bakal direlokasi.
Daerah itu yakni Kampung Sukasirna, Jalan Pasir Handap, Jalan Sukaraja, Kampung Ciburial, Kampung Areng. Dari desa yang tercatat seluruhnya ada 13 titik yang mengalami bencana longsor.
Baca Juga: bank bjb Bagi-Bagi Diskon hingga Rp64 Ribu! Cek Lokasi dan Cara Dapatnya
Bencana longsor yang melanda wilayah Lembang itu disoroti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat. Maraknya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) termasuk Lembang, dinilai jadi pemicu berbagai bencana alam.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Wahyudin Iwang, mengatakan, dalam kurun waktu sepekan ini, bencana tanah longsor hampir setiap hari menerjang wilayah Lembang. Bukan hanya itu saja, namun secara umum hujan deras mengguyur wilayah Bandung Raya atau Jawa Barat, mengakibatkan bencana hidrometeorologi.
“Ini akibat alih fungsi lahan sehingga, dampaknya dirasakan sekarang,” kata Wahyudin, Rabu, 21 Mei 2025.
Sementara itu, berdasarkan analisis sementara pihak BPBD Jabar, longsor yang terjadi di Lembang disebabkan oleh kontur tanah yang labil akibat berkurangnya resapan air. Kawasan hutan yang semula berfungsi menyerap air kini telah berubah menjadi lokasi wisata, permukiman, hingga pertanian hortikultura.
Baca Juga: Akhirnya Menteri Ketenagakerjaan Resmi Larang Perusahaan Tahan Ijazah Karyawan, Ini Aturannya!
“Kami mencatat, lahan kritis di Jawa Barat terus meningkat dengan angka mencapai lebih dari 1 juta hektare. Berdasarkan data terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2021, tutupan lahan kritis telah mencapai 907.683 hektare," ujarnya.
"Namun dalam dua tahun terakhir, alih fungsi justru semakin tak terkendali. Kita ketahui, Lembang dulunya dikenal sebagai kantong resapan, sekarang justru jadi langganan banjir. Itu akibat hilangnya vegetasi alami,” ungkapnya.
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang justru ikut memberikan legitimasi terhadap perusakan lingkungan dengan menerbitkan izin-izin yang jika dikaji sebetulnya bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahkan menentang Perda no 02 tahun 2016.
Menurutnya, sejauh ini bencana di hilir merupakan konsekuensi langsung dari pengabaian tata ruang di hulu. Izin-izin usaha diberikan tanpa memperhatikan fungsi kawasan.
“Ini kesalahan fatal. Pemerintah seolah melegalisasi kerusakan. Kami mendorong pemerintah daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota untuk tidak pandang bulu dalam menindak perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar tata ruang di KBU,” tandasnya.