Obrolan Warteg: Saatnya Tolak Kompensasi Politik

Mencuat usulan dari berbagai kalangan agar dana pembiayaan partai politik (parpol) dinaikkan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya mengusulkan agar parpol diberikan dana besar yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan ini cukup beralasan, dengan dana besar, lebih dari cukup, maka parpol akan lebih mandiri,selain dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Kita tahu, fungsi parpol selain melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, juga yang paling urgen adalah menyiapkan kadernya sebagai calon pemimpin bangsa.

"Betul juga, jika anggaran minim, bagaimana dapat menjalankan tugasnya secara maksimal" kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.

" Menyiapkan calon pemimpin tidaklah mudah, tidak asal comot di jalanan," tambah Yudi.

' Ada sejumlah persyaratan untuk menjadi pemimpin bangsa. Tidak cukup dengan cakap, pandai,berwawasan luas, tetapi memiliki integritas moral yang tinggi," kata Heri.

"Kalau pinter, ning suka minteri juga tidak bagus. Apalagi dengan kepintarannya malah untuk membodohi dan mengelabui orang lain,'l jelas mas Bro

'Jangan sampai dengan kepintarannya melakukan  berbagai cara untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri.Memanfaatkan celah hukum, untuk melanggar, menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,' kata Heri.

'Itulah perlunya seorang pemimpin, selain memiliki kecerdasan intelektual, juga kecerdasan moral,' tambah mas Bro.

'Lantas bagaimana dengan dana parpol,haruskah  negara membiayai semua kebutuhan parpol?,' tanya Yudi.

'Idealnya begitu sehingga parpol tak perlu lagi bantuan dana dari pihak luar. Parpol dapat menolak kompensasi politik dari donatur, di antaranya dalam menentukan calon kepala daerah hingga capres,' urai mas Bro.

'Netralitas dan objektivitas parpol akan terganggu, jika dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa masih diwarnai kepentingan donatur politik' kata Heri.

'Lain lagi, jika kemandirian parpol terjaga, maka dapat dengan leluasa menyiapkan kader terbaiknya dari bawah untuk menempati jabatan publik di daerah hingga pusat ' kata Yudi.

'Setuju. Bukankah pemimpin yang baik itu lahir dari rahim rakyat, bukan atas dasar kompensasi balas budi," urai mas Bro.  (Joko Lestari)