BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan anggaran hampir Rp200 miliar untuk mewujudkan Sanitary Landfill sebagai metode pengelolaan sampah terbaru.
"Dalam efisiensi dan perubahan APBD, kami akan mengalokasikan dana hampir 200 miliar dalam rangka menyiapkan TPA," kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Selasa, 20 Mei 2025.
Tri menjelaskan, Sanitary Landfill adalah metode pengelolaan sampah modern yang melibatkan pembuangan sampah secara berlapis-lapis dan menimbunnya dengan tanah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Metode ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko pencemaran udara, tanah, dan udara akibat sampah, sehingga sangat tepat untuk digunakan di Kota Bekasi.
Baca Juga: DPRD Kota Bandung Soroti Penanganan Sampah oleh Pemkot
Ia menegaskan, penggunaan Sanitary Landfill ini merupakan perintah dan kewajiban yang harus segera direalisasikan, mengingat Kota Bekasi menghasilkan sekitar 1,8 ton sampah per hari.
“Kami melakukan upaya-upaya strategi dalam pengelolaan 1.800 kg sampah per hari yang dihasilkan warga,” ucapnya.
Meski sudah mengoptimalkan pengelolaan dari hulu, seperti bank sampah, truk pengangkut, TPS3R, hingga penggunaan generator pengolah sampah skala kecil di tingkat RW, Tri menyebut upaya tersebut belum cukup tanpa sistem pengelolaan akhir yang efektif.
“Kita membutuhkan lahan yang cukup besar untuk membuka lahan baru dan juga menutup sampah dengan metode Sanitary Landfill,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati dan Wali Kota Bogor Gelar Pertemuan, Bahas Persoalan Sampah
Tri juga menjelaskan, upaya jangka panjang nantinya akan mengarah pada pemusnahan sampah untuk pembangkit tenaga listrik. Pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kolaborasi.
"Pemerintah DKI sudah memberikan sinyal positif. Kami juga meminta tambahan alat berat dan truk pengangkut untuk membantu kinerja TPST Sumur Batu," ujarnya.
Terkait lokasi, ia menyebutkan penanganan sampah masih berada di Bantar Gebang. Namun, pengembangan lahan terus dilakukan untuk mengoptimalkan penempatan lokasi pembuangan.
"Secara rata-rata kami membutuhkan hampir 10 hektar per tahun. Tapi kemampuan kami hanya 2 sampai 2,5 hektar. Jadi penumpukan masih akan berlangsung selama sistem pengelolaan belum paripurna," ucap dia.
Baca Juga: Produksi Sampah di Indonesia Capai 56 Juta Ton Per Tahun
Ia juga menyinggung soal video viral yang menampilkan kondisi truk sampah yang bolong dan tak layak di Bekasi. Menurutnya, truk tersebut bukan milik Pemkot Bekasi.
"Kita sedang menelusuri, kemungkinan itu milik swasta. Tapi tetap kami mencoba perbaikan. Dan saya kira pemerintah kota akan mengupgrade. Kalau memang masih bisa dimanfaatkan, kalau memang tidak ya kita ganti begitu, ya," ucapnya. (CR-3)