Aksi walk out PDIP memicu kekosongan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur. Doni menegaskan, "Jika Gubernur tak butuh DPRD, ya Raperda tak usah dibahas di sini."
Dedi Mulyadi dan Gaya Kepemimpinan Kontroversial
Pernyataan Dedi dinilai sebagai cermin gaya kepemimpinannya yang kerap blak-blakan. Sejak menjabat Wakil Gubernur, ia acap kali mengkritik birokrasi lamban dan formalisme politik.
Namun, analogi VOC dan kerajaan dianggap tidak relevan karena Indonesia menganut sistem demokrasi dengan checks and balances.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Asep Warlan Yusuf, mengingatkan, "APBD adalah produk hukum bersama DPRD. Mengabaikan peran legislatif bisa berujung pada pelanggaran prinsip good governance."
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Ayu Ting Ting ke KUA, Ayah Ojak: Calon Mantu
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Insiden ini berpotensi memicu deadlock antara Pemda Jabar dan DPRD, terutama dalam pembahasan Raperda prioritas. DPRD meminta Ketua Dewan memfasilitasi klarifikasi Dedi dalam forum resmi. Sampai berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Dedi Mulyadi.
