POSKOTA.CO.ID - Ketegangan politik memuncak di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat 16 Mei 2025. Fraksi PDIP melakukan aksi walk out dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai bentuk protes atas pernyataan kontroversial Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Insiden ini berawal dari pidato Dedi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025, yang dinilai merendahkan peran DPRD.
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyebut pernyataan Dedi sebagai bentuk diskredit terhadap fungsi legislatif dan menuntut klarifikasi resmi.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Pidato Singgung VOC, Fraksi PDIP Pilih Walk Out
Pemicu Kemarahan DPRD
Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, menyatakan kegeramannya atas pidato Dedi yang dinilai merendahkan peran legislatif. "Gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat DPRD. Pernyataan beliau di forum sakral seperti mendiskreditkan kami," ujar Doni.
Dalam Musrenbang tersebut, Dedi menyatakan, "Duit mah nuturkeun (uang mengikuti). Rezeki mengikuti karena memimpin tak harus selalu ada duit."
Ia juga menyebut pembangunan masa lalu, seperti era VOC dan kerajaan, tak memerlukan persetujuan DPR. "VOC membangun negara di Cirebon tanpa persetujuan DPR," tandasnya.
Pernyataan itu dianggap melemahkan fungsi DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dan pembangunan. Doni menegaskan, kolaborasi eksekutif-legislatif harus berdasarkan prinsip trias politica, bukan sekadar "diam atau mendoakan" seperti disinggung Dedi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Goda Ayu Ting Ting: ‘Mau Dibawa ke Barak Militer atau KUA?’, Usai Aduan Ivan Gunawan
Ancaman Boikot dan Tuntutan Klarifikasi
Fraksi PDIP memberi ultimatum: Dedi harus klarifikasi secara resmi, atau mereka tak akan terlibat dalam pembahasan Raperda apa pun.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, kami ogah diajak kerja sama," tegas Doni. Ia juga mempertanyakan komitmen DPRD Jabar lainnya yang dianggap diam atas polemik ini.
Aksi walk out PDIP memicu kekosongan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur. Doni menegaskan, "Jika Gubernur tak butuh DPRD, ya Raperda tak usah dibahas di sini."
Dedi Mulyadi dan Gaya Kepemimpinan Kontroversial
Pernyataan Dedi dinilai sebagai cermin gaya kepemimpinannya yang kerap blak-blakan. Sejak menjabat Wakil Gubernur, ia acap kali mengkritik birokrasi lamban dan formalisme politik.
Namun, analogi VOC dan kerajaan dianggap tidak relevan karena Indonesia menganut sistem demokrasi dengan checks and balances.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Prof. Asep Warlan Yusuf, mengingatkan, "APBD adalah produk hukum bersama DPRD. Mengabaikan peran legislatif bisa berujung pada pelanggaran prinsip good governance."
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ajak Ayu Ting Ting ke KUA, Ayah Ojak: Calon Mantu
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Insiden ini berpotensi memicu deadlock antara Pemda Jabar dan DPRD, terutama dalam pembahasan Raperda prioritas. DPRD meminta Ketua Dewan memfasilitasi klarifikasi Dedi dalam forum resmi. Sampai berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Dedi Mulyadi.