POSKOTA.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat memilih meninggalkan ruang sidang paripurna pada Jumat, 16 Mei 2025 sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dianggap melecehkan institusi dewan.
Insiden ini bermula dari pernyataan Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Cirebon beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi menyampaikan pandangan bahwa pelaksanaan program pemerintah tak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran.
Baca Juga: Bukan 'Bapak Aing' Lagi, Dedi Mulyadi Punya Panggilan Baru dari Warga Indramayu, Siapa?
“Uang akan mengikuti. Saya percaya, untuk memimpin tak selalu harus punya uang terlebih dahulu,” ujar Dedi kala itu.
Ia mencontohkan kepemimpinan raja-raja di masa lalu serta era kolonial seperti VOC yang membangun infrastruktur tanpa keterlibatan persetujuan legislatif.
Menurutnya, proses pembangunan saat ini seringkali terhambat oleh birokrasi yang terlalu panjang.
“Dulu, tidak ada persetujuan dari DPR untuk membangun gedung negara. Tapi sekarang, meskipun sudah disetujui berkali-kali, sekolah-sekolah dasar pun banyak yang roboh,” tegasnya.
Ia menilai makna kolaborasi antara lembaga sering kali hanya sebatas formalitas dalam rapat-rapat berjenjang.
Baca Juga: Respons Dedi Mulyadi usai Rafathar Minta Nagita Slavina Dikirim ke Barak Militer
Pernyataan tersebut memicu kekecewaan dari pihak PDI Perjuangan. Mereka menilai Dedi telah merendahkan peran DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah dan menuntut adanya penjelasan resmi dari gubernur.
“Pernyataan itu bukan hanya tidak pantas, tapi mencederai semangat kerja sama antar lembaga. Kami menunggu klarifikasi yang layak dari beliau,” kata salah satu anggota Fraksi PDI-P, Doni Maradona Hutabarat.
Aksi walk out ini menjadi sinyal ketegangan politik antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat, sekaligus memperlihatkan pentingnya komunikasi yang konstruktif dalam membangun sinergi demi kepentingan rakyat.