POSKOTA.CO.ID - Jagat maya kembali digemparkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang diketahui sebagai Hatami, anggota DPRD Lampung Utara, sedang menyawer seorang DJ wanita bernama Rere Monique dalam sebuah acara hiburan.
Aksi tersebut sontak menuai kecaman publik, terutama karena yang bersangkutan merupakan seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.
Video Viral dan Reaksi Publik
Video yang diunggah di berbagai platform media sosial tersebut menunjukkan Hatami memberikan sejumlah uang pecahan Rp50 ribuan kepada DJ Rere Monique di atas panggung hiburan.
Kejadian ini disebut terjadi pada sebuah acara khitanan di Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 11 Mei 2025.
Baca Juga: Cuan di Ujung Jari Kamu, Klaim Saldo DANA Gratis Rp195.000 ke Dompet Elektronik dengan Cara Ini!
Reaksi netizen pun bermunculan, dengan nada kritik tajam terhadap aksi Hatami. Banyak komentar mempertanyakan tanggung jawab moral dan etika seorang wakil rakyat yang seharusnya menjaga citra sebagai pelayan masyarakat. Salah satu komentar yang cukup viral menyindir kondisi infrastruktur daerah:
“Tau kan kenapa Lampung jalannya ancur?” — tulis akun @ilhampid di platform X (dulu Twitter).
Sorotan terhadap Asal Fraksi Partai
Tak hanya soal etika, publik juga menyoroti dari fraksi partai mana Hatami berasal. Rasa penasaran itu kemudian terjawab ketika informasi menyebutkan bahwa Hatami adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Terkait insiden tersebut, Ketua DPW PKB Lampung, Chusnunia Chalim, telah mengeluarkan teguran kepada Hatami atas tindakannya. Teguran tersebut menjadi bentuk klarifikasi partai terhadap tindakan anggotanya yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai partai.
Respons Partai dan Proyeksi Etik Wakil Rakyat
Fraksi PKB melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa partai mendukung proses klarifikasi dan evaluasi atas tindakan yang dilakukan anggotanya.
Disampaikan pula bahwa partai tidak mentolerir tindakan yang berpotensi merusak citra kelembagaan DPRD maupun partai itu sendiri.
Ketegasan partai dalam merespons kejadian ini menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap profesionalisme dan integritas para wakil rakyat di daerah.
Aksi yang dianggap tidak etis seperti menyawer DJ di ruang publik, apalagi dilakukan oleh pejabat aktif, dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral yang tidak sepatutnya terjadi.
Biodata dan Profil Singkat Hatami
Berikut adalah informasi singkat mengenai Hatami yang kini tengah menjadi pusat perhatian:
- Nama: Hatami
- Jabatan: Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara
- Asal Fraksi: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Wilayah Dapil: Lampung Utara
- Status: Aktif, menerima teguran resmi dari DPW PKB Lampung
Tinjauan Sosial: Fungsi Representasi dan Etika Pejabat Daerah
Fungsi utama anggota DPRD adalah sebagai wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan masyarakat di tingkat daerah. Perilaku pribadi yang dilakukan di ruang publik, terutama yang bersifat kontroversial, seringkali menjadi tolok ukur moral bagi masyarakat luas.
Kejadian seperti ini mencerminkan pentingnya internalisasi etika politik dalam kehidupan para pejabat publik. Dengan jabatan yang melekat, segala tindakan pribadi mereka berpotensi membentuk persepsi publik terhadap institusi legislatif secara keseluruhan.
Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini Jumat 16 Mei 2025: Galeri24, Antam, dan USB Turun Besar
Sorotan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus Hatami juga mengangkat kembali wacana tentang perlunya sistem pengawasan internal yang lebih kuat di tubuh legislatif daerah. Sanksi etika, pembinaan karakter, dan transparansi publik terhadap perilaku pejabat merupakan bagian dari mekanisme yang dapat menjaga marwah lembaga DPRD.
Pakar tata kelola pemerintahan menyebut bahwa kejadian ini dapat menjadi momentum reflektif bagi DPRD di seluruh Indonesia dalam meninjau kembali pedoman perilaku anggota dewan. Penegakan kode etik secara tegas diyakini dapat menghindarkan pejabat dari penyalahgunaan wewenang maupun perilaku tidak patut.
Kejadian yang melibatkan Hatami menjadi cermin bahwa publik kini semakin kritis terhadap perilaku para pejabat, baik dalam tugas formal maupun dalam kehidupan pribadi mereka di ruang publik.
Di era digital dan keterbukaan informasi, setiap tindakan memiliki potensi menjadi konsumsi publik dan menimbulkan konsekuensi sosial maupun politik.
Sebagai pejabat publik, menjaga perilaku yang mencerminkan nilai etis dan profesionalisme bukan hanya kewajiban moral, namun juga tanggung jawab sosial yang tidak dapat ditawar.
Maka, penting bagi lembaga legislatif seperti DPRD untuk menegakkan standar etika yang tinggi demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas lembaga.
