JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola parkir.
"Kalau menurut saya ormas itu kan gini, di negara maju seperti Jepang dan lain-lain, itu yang namanya ormas-ormas ini harus diakomodir juga. Jadi pemerintah juga harus bisa berkolaborasi lah dengan ormas," kata Kenneth di DPRD Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Meski demikian, Kenneth menyampaikan, kolaborasi ini harus didasarkan dengan aturan yang jelas. Jika tidak ada aturan yang jelas, bisa terjadi kekacauan.
"Harus ada aturan main yang jelas kan. Nggak bisa dicuekin. Kalau dicuekin kan jadi semua jalan sendiri-sendiri. Kalau jalan sendiri-sendiri ya akibatnya seperti inilah. Akan ada kebocoran-kebocoran. Kalau kayak parkir liar ini kan kita tahu juga sebagian besar kan dikelola oleh ormas," ucapnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Sarankan UPT Parkir Dilelang ke Swasta
Menurutnya, usulan ormas diajak kerja sama pernah disampaikan saat rapat. Dalam pembahasan, ia menyarankan ormas diberikan ruang untuk bekerja.
"Jadi ya Ormas-Ormas ini kita rangkul, kita berikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa berkolaborasi lah dengan kita. Jadi masalah hitung-hitungannya jelas. Supaya tidak ada kebocoran juga kan," jelasnya.
Langkah ini diyakini bisa mencegah kebocoran pendapatan parkir. Menurut Kenneth, pendapatan parkir mencapai triliun rupiah.
"Karena kalau kita lihat ini, kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah," ujarnya.