POSKOTA.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara tepat sasaran.
Dilansir dari laman resmi kemensos.go.id, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat koordinasi untuk membahas pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung kelancaran penyaluran bansos pada triwulan kedua tahun 2025, yang mencakup periode April hingga Juni.
Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Cek NIK KTP Penerima Bansos BPNT Tahap 2 Tahun 2025, Uang Bantuan Rp2.400.000 Cair per Tahun
Pentingnya Pemutakhiran DTSEN dalam Penyaluran Bansos
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem data terpadu yang mengintegrasikan berbagai informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Berbeda dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan, DTSEN dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih dinamis dan terkini tentang kondisi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa data dalam DTSEN bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh perubahan sehari-hari, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan domisili warga.
Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi krusial untuk memastikan bahwa penerima bansos adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pengecekan langsung di lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, data administrasi serta hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional juga dimanfaatkan untuk memperkaya informasi.
Dengan pendekatan ini, Kemensos dan BPS berupaya meminimalkan kesalahan data, baik inclusion error (data yang salah mencakup penerima yang tidak memenuhi syarat) maupun exclusion error (data yang tidak mencakup penerima yang seharusnya berhak).