POSKOTA.CO.ID – Kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Budi Gunadi Sadikin Indonesia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah dokter anak dimutasi dari rumah sakit yang dikelola pemerintah.
Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia di Timur Tengah (PD ITT), Dr. dr. Iqbal Mochtar, menyebut kebijakan tersebut tidak dapat dipandang sebagai keputusan administratif biasa, melainkan mengandung unsur tendensius yang berpotensi membungkam suara kritis di lingkungan profesi kedokteran.
Dalam perbincangannya bersama pengacara dan aktivis Abraham Samad melalui kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Dr. Iqbal menyampaikan keprihatinannya atas fenomena mutasi terhadap sejumlah dokter spesialis anak yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
“Kalau hal ini terjadi secara sistematis, berulang, dan pada target tertentu dengan urutan kejadian yang jelas, kita pantas curiga,” ujarnya, dikutip oleh Poskota pada Rabu, 14 Mei 2025, dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Baca Juga: Kemenkes Terima Laporan Dugaan Dokter PPDS Unsri Ditendang Konsulen di Palembang
Ia menambahkan bahwa IDAI merupakan salah satu organisasi profesi yang paling vokal mengkritisi kebijakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Salah satu kasus yang mencuat adalah mutasi Ketua IDAI, Basara Yanuarso, dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RSUP Fatmawati.
Menurut Dr. Iqbal, langkah ini bukan satu-satunya, tetapi bagian dari pola sistematis yang tampak menyasar individu-individu yang berseberangan dengan arah kebijakan kementerian.
“Beberapa bulan lalu Sekjen dr. Hikari, juga dipindahkan. Lalu ada dr. Rizki yang dua hari setelah memberi testimoni tentang pentingnya dokter PPRIM di RSCM langsung dipecat,” kata Dr. Iqbal.
Baca Juga: Dokter PPDS Gigi UI Dicabut STR Sementara oleh Kemenkes, Diduga Terlibat Kasus Pelecehan Seksual
Ia menilai, kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya “intrik politik yang dimainkan untuk membungkam orang-orang tertentu yang berbeda pendapat.”
.jpeg)
