POSKOTA.CO.ID - Sebuah insiden ledakan amunisi kedaluwarsa mengguncang Pantai Cibalong, Garut, Senin 12 Mei pagi, menewaskan 13 orang.
Korban terdiri dari sembilan warga sipil dan empat personel TNI AD, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta pertanyaan besar tentang penyebab tragedi ini.
Ledakan terjadi saat TNI AD sedang melakukan pemusnahan amunisi tidak layak pakai, namun prosedur yang semestinya aman justru berubah menjadi bencana. Kejadian ini kembali memantik perdebatan mengenai standar keamanan dalam kegiatan pemusnahan amunisi militer.
Meski pihak TNI menyatakan telah melakukan prosedur pengamanan, nyatanya puluhan nyawa tidak bisa diselamatkan. Sorotan kini mengarah pada apakah ada kelalaian dalam pengawasan atau sosialisasi risiko terhadap warga sekitar.
Pengamat militer dan masyarakat pun mempertanyakan mengapa warga sipil bisa berada di zona berbahaya saat proses pemusnahan berlangsung.
Beberapa dugaan muncul, termasuk kemungkinan warga sedang mengais sisa logam bekas peledakan untuk dijual. Tragedi ini bukan hanya soal kecelakaan teknis, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih dalam: tumpang tindihnya kebutuhan ekonomi warga dengan risiko aktivitas militer.
Kronologi Ledakan: Prosedur yang "Aman" Ternyata Mematikan
Menurut keterangan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana, ledakan terjadi saat tim dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III TNI AD sedang mempersiapkan detonator di lubang ketiga untuk pemusnahan sisa bahan peledak.
“Tim sudah memastikan lokasi aman sebelum peledakan. Namun, saat penyusunan detonator, tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang,” ujar Wahyu.
Dua perwira TNI, Kolonel Cpm Antonius Hermawan dan Mayor Cpl Anda Rohanda, termasuk di antara korban. Sementara sembilan warga sipil yang tewas diduga sedang mengumpulkan sisa logam bekas peledakan sebelumnya.
Baca Juga: Kronologi Ledakan Amunisi di Garut: 13 Orang Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Ucap Belasungkawa
Warga Sipil di Zona Bahaya: Tradisi Mencari "Besi Tua" yang Berujung Maut
Brigjen Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI, menyatakan bahwa warga sering mengambil serpihan logam seperti tembaga atau besi dari bekas granat dan mortir untuk dijual.
“Mungkin ada ledakan susulan dari detonator yang belum meledak sepenuhnya. Saat warga mendekat, terjadilah tragedi ini,” kata Kristomei.
Camat Cibalong, Dianavia Faizal, mengonfirmasi bahwa pemusnahan amunisi di lokasi tersebut sudah rutin dilakukan. Warga juga diklaim telah mendapat pemberitahuan sebelumnya. Namun, pertanyaan muncul: apakah sosialisasi risiko dan pengamanan perimeter sudah memadai?
Pertanyakan Standar Pengamanan
Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyoroti kemungkinan kelalaian protokol.
“Pemusnahan amunisi harusnya dilakukan di lokasi steril dengan pengawasan ketat. Adanya warga sipil di area tersebut menunjukkan kegagalan dalam pengamanan atau sosialisasi,” tegas Fahmi.
Ia juga mempertanyakan mengapa TNI tidak membersihkan sisa bahan peledak sebelum membuka akses ke warga.
TNI Berjanji Investigasi, Keluarga Korban Menuntut Kejelasan
Jenazah korban telah dibawa ke RSUD Pameungpeuk untuk identifikasi. TNI menyatakan akan menggelar penyelidikan mendalam, termasuk mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi di masa depan.
Sementara itu, keluarga korban menuntut transparansi. “Ini bukan kali pertama ada ledakan di sini, tapi kenapa masih ada korban warga?” tanya seorang kerabat korban yang enggan disebutkan namanya.
Insiden ini menggarisbawahi dua masalah krusial:
- Efektivitas pengamanan TNI: Apakah pemusnahan amunisi dilakukan dengan jarak aman yang memadai?
- Faktor ekonomi warga: Tradisi mengumpulkan logam bekas menunjukkan minimnya alternatif mata pencaharian, sehingga warga nekat mengambil risiko.
Pemerintah daerah dan TNI didesak untuk meninjau ulang lokasi pemusnahan amunisi serta memberikan kompensasi dan edukasi yang jelas kepada masyarakat.