POSKOTA.CO.ID – Isu mengenai merenggangnya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke publik.
Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa dinamika politik di antara keduanya sudah mulai menunjukkan kerenggangan secara psikologis.
“Memang mulai terbaca bahwa ada jarak. Mulai ada jarak psikologis, dan jarak itu pasti terjadi karena perbedaan karakter, perbedaan pengetahuan, perbedaan mental, perbedaan sikap antara Presiden dan Wakil Presiden,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi bersama jurnalis senior Hersubeno Arief yang tayang di kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip oleh Poskota pada Sabtu, 11 Mei 2025.
Menurut Rocky, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden adalah kontrak politik yang dibentuk melalui proses demokratis, namun dalam praktiknya memiliki batasan konstitusional yang jelas.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan, Tindak Premanisme Tanpa Ampun! Presiden Prabowo Dukung Keamanan bagi Investor
“Wakil Presiden tidak boleh mengambil kebijakan. Wakil Presiden bersiap bila kebijakan yang diambil oleh Presiden terhalang karena soal teknis atau soal-soal tak terduga,” ujar Rocky Gerung.
Rocky juga menyoroti upaya Gibran dalam membangun citra publik secara independen, yang dinilai menyimpang dari fungsi dasar seorang wakil presiden.
Ia menyinggung peluncuran program "Lapor Wapres" serta kehadiran inspektur jenderal di tiap kementerian yang diarahkan untuk melapor ke Wapres.
“Kalau Pak Gibran tahu bahwa tugas dia hanyalah menunggu perintah Presiden, maka dia tidak boleh mengambil inisiatif. Itu dasarnya. Tapi kelihatannya sorotan kamera itulah yang membuat Gibran ketagihan. Dan ketagihan itu justru menjadi bumerang bagi Presiden,” ujar Rocky.
Baca Juga: Tanggapan ITB Terkait Mahasiswinya Ditangkap Polisi karena Unggah Meme Jokowi-Prabowo
Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arief mengungkapkan bahwa ketegangan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal.
“Karena mereka ini punya agenda yang berbeda. Jokowi sangat jelas ingin menjadikan Gibran sebagai presiden pada, setidaknya, Pilpres 2029. Sementara Gerindra sudah jelas dan tegas memberikan mandat kepada Prabowo untuk maju lagi pada Pilpres 2029,” kata Hersubeno.
Kendati demikian, Rocky menegaskan bahwa secara normatif, Prabowo tetap akan mengakui Gibran sebagai Wakil Presiden yang sah. Namun, dinamika kekuasaan pasca pemilu berpotensi mengubah kesepakatan politik menjadi ketegangan personal.
“Yang kita persoalkan adalah jarak psikologis yang akhirnya terbentuk dan makin lebar antara Presiden Prabowo dan Gibran sebagai Wakil Presiden,” tutup Rocky.