POSKOTA.CO.ID - Benarkah sebanyak 500 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak lagi terima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 oleh pemerintah?
Kebijakan ini langsung menarik perhatian publik, terutama di kalangan penerima bansos yang merasa khawatir akan nasib bantuan mereka.
Seiring dengan kabar penghentian ini, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat. Apa sebenarnya penyebab utama dari kebijakan ini?
Apakah seluruh penerima bansos yang sudah menerima bantuan lebih dari lima tahun akan secara otomatis dikeluarkan dari daftar? Ataukah ada kebijakan baru yang berdampak pada proses verifikasi data?
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem pendataan sosial.
Sebagai upaya menciptakan distribusi bansos yang lebih tepat sasaran, pemerintah melakukan perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perubahan ini dilakukan agar data penerima bansos lebih akurat dan tidak tumpang tindih.
Proses verifikasi ulang dilakukan dengan sangat ketat, mencakup berbagai aspek seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi ekonomi terkini.
Pemerintah memastikan bahwa bantuan hanya akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jika sebelumnya masih ada celah data ganda atau penerima yang sudah tidak layak, sistem baru ini akan menutup peluang tersebut.
