Program barak militer untuk pelajar bermasalah di Jawa Barat yang digagas oleh Dedi Mulyadi adalah terobosan berani dan kontroversial.

Daerah

Tak Boleh Bawa Ponsel atau Motor, Ini Aturan Ketat di Program Semi-Militer Dedi Mulyadi

Selasa 06 Mei 2025, 09:46 WIB

POSKOTA.CO.ID - Ketika angka kenakalan remaja dan tindakan menyimpang di kalangan pelajar terus menunjukkan tren mengkhawatirkan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah yang tidak konvensional.

Kebijakan terbaru itu adalah membina para siswa bermasalah dengan pendekatan semi-militer di barak militer.

Langkah ini menjadi sorotan nasional setelah Dedi meninjau langsung aktivitas 39 siswa SMP yang mengikuti program tersebut pada 3 Mei 2025 di Markas Resimen Artileri Medan (Armed) 1, Kabupaten Purwakarta.

Program ini dirancang bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai pembinaan karakter menyeluruh yang mengedepankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa nasionalisme.

Baca Juga: Persib Bandung Juara Liga 1, Dedi Mulyadi ikut Konvoi Bareng Bobotoh

Pembinaan di Lingkungan Militer: Apa yang Berbeda?

Berbeda dari pendekatan pendidikan formal biasa, program ini mengambil pola kedisiplinan ala militer.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan fisik seperti baris-berbaris, penguatan mental, hingga penerapan disiplin harian.

Selain itu, mereka tetap menjalani kegiatan belajar dengan guru yang mengajar di lokasi.

Makanan bergizi pun menjadi bagian dari keseharian mereka. "Anak-anak saya lihat sangat gembira. Mereka latihan, makanannya bergizi, dan kegiatan sekolah tetap berjalan," kata Dedi dalam unggahannya di TikTok @dedimulyadiofficial.

Baca Juga: Persib Bandung Raih Juara Liga 1, Dedi Mulyadi Turun ke Jalan Kibarkan Bendera Persib dari Atas Mobil

Dedi juga menegaskan bahwa tidak sembarang siswa dapat mengikuti program ini.

Seleksi dilakukan melalui mekanisme ketat dari orang tua ke Dinas Pendidikan, hingga persetujuan Bupati setempat. Seluruh proses disertai dengan penyerahan surat resmi bermaterai.

Tanggapan Positif dari Orang Tua dan Daerah Lain

Program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak orang tua justru datang secara sukarela untuk mendaftarkan anak-anak mereka yang memiliki masalah kedisiplinan.

Sebagai bukti keberhasilannya, beberapa wilayah seperti Bekasi, Cianjur, dan Subang mulai menerapkan program serupa. Bahkan, Dedi menyebutkan rencana ekspansi program ini ke tingkat SMA.

Baca Juga: Kemenham Jabar Dukung Program Pendidikan Karakter Siswa Besutan Dedi Mulyadi

Langkah Dedi dinilai mampu mengisi kekosongan pendekatan pendidikan karakter yang selama ini dianggap lemah dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Dedi, pendidikan karakter tidak bisa hanya diserahkan pada kurikulum atau pembelajaran formal semata. Dalam wawancara singkat, ia menegaskan:

"Sekolah bisa mendidik secara akademik. Namun untuk membentuk disiplin dan karakter, kadang dibutuhkan lingkungan yang berbeda dan tegas," kata Dedi.

Ia pun mencontohkan keberhasilan Sekolah Taruna Nusantara yang menggabungkan unsur militer dan akademik dalam pendidikan karakter.

Langkah serupa diterapkan dalam program ini, namun dengan target khusus: siswa yang menunjukkan indikasi perilaku menyimpang, tindakan kriminal, atau berasal dari keluarga dengan pola asuh bermasalah.

Kritik dan Kontroversi

Meski mendapat banyak dukungan, program ini tidak luput dari kritik. Lembaga seperti Komnas HAM dan KPAI menyatakan perhatian atas pendekatan yang melibatkan disiplin ala militer terhadap anak-anak.

Kekhawatiran utama mereka adalah potensi pelanggaran hak anak, kekerasan simbolik, dan risiko trauma psikologis yang mungkin muncul dari tekanan lingkungan semi-militer.

Namun, netizen merespons kritik tersebut dengan nada sarkastik. Beberapa komentar di TikTok justru membela Dedi:

"Komnas HAM & KPAI kalau anak-anak tawuran diam-diam saja, giliran diarahkan ke yang positif langsung bergerak," tulis akun @monaaay27.

"Program sebagus ini masih dikritik. Maunya apa, elit?" tambah akun @cucu75236.

Komentar-komentar semacam ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pendekatan formal yang selama ini dianggap gagal mencegah kenakalan remaja.

Larangan Ponsel dan Kendaraan Bermotor

Sebagai bagian dari paket kebijakan pembinaan pelajar, Dedi juga melarang siswa SD dan SMP membawa ponsel serta mengendarai kendaraan bermotor.

Langkah ini diambil untuk mengurangi keterpaparan terhadap konten negatif, kecanduan digital, dan potensi pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur.

"Kita ingin anak-anak fokus belajar, bukan sibuk dengan gadget atau geng motor,” ujar Dedi dalam salah satu unggahannya.

Kebijakan ini mendukung pembentukan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan memperkuat pesan kedisiplinan yang menjadi pilar utama program barak militer.

Tags:
pendidikan karakterGubernur Jawa Baratbarak militerpendidikan semi militerDedi Mulyadi viralDedi Mulyadi

Muhammad Faiz Sultan

Reporter

Muhammad Faiz Sultan

Editor