Bantuan tahunan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk mendukung aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan:
- Ibu Hamil: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
- Balita (Anak Usia 0-6 Tahun): Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap tahap.
- Jenjang SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap tahap.
- Jenjang SMP: Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 setiap tahap.
- Jenjang SMA: Rp2.000.000 per tahun atau Rp500.000 setiap tahap.
- Lansia/Orang tua dan penyandang disabilitas: Masing - masing kategori mendapat total bantuan Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahap.
Surat Resmi Kemensos
Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan surat resmi terkait penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) yang diterbitkan pada 5 Februari 2025 menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan ke depan.
Dengan sistem DTSN, pemerintah mengintegrasikan tiga basis data utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyisiran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Melalui sistem ini, data penerima bansos akan diperbarui secara berkala. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, seperti penerima yang sudah berstatus sejahtera atau memiliki anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN/BUMD, maka bantuan bisa dihentikan pada tahap berikutnya.
Status Gagal Cair dan Solusinya
Beberapa KPM melaporkan bahwa saldo BPNT mereka tidak dapat dicairkan karena status "gagal verifikasi rekening".
Kasus ini terutama terjadi pada rekening Bank Mandiri yang mengalami kendala dalam pengecekan rekening pada periode Januari-Maret. Jika rekening tidak diperbaiki atau diperbarui, maka bantuan berisiko gagal cair pada tahap-tahap selanjutnya.
Untuk mengatasi hal ini, KPM disarankan segera menghubungi pendamping sosial atau mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) guna menyamakan data KTP dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Perbedaan kecil dalam nama, misalnya "Taufik" di KTP tetapi "Topik" di KKS, dapat menyebabkan bantuan tidak masuk ke rekening penerima.
Dengan semakin dekatnya bulan Ramadan 1446 Hijriah, masyarakat penerima manfaat diimbau untuk menggunakan bantuan dengan bijak.
Harga bahan pokok seperti minyak goreng, cabai, bawang merah, dan daging ayam diperkirakan akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, bantuan sosial yang telah diterima sebaiknya dikelola dengan baik agar mencukupi kebutuhan hingga Idul Fitri.
Baca Juga: Bansos BPNT Tahuan 2025 Tahap 1 Bakal Segera Cair Melalui PT Pos, Cek Jadwal dan Syaratnya
