PKH berbeda dengan program bantuan lain seperti BPNT yang tidak memerlukan komponen khusus.
Untuk menjadi peserta PKH, KPM harus memiliki salah satu dari komponen berikut:
- Komponen Kesehatan: Ibu hamil atau anak usia dini (0–6 tahun). Hanya kehamilan kedua dan anak kedua yang dihitung.
- Komponen Pendidikan: Anak yang bersekolah di jenjang SD, SMP, atau SMA sederajat.
- Komponen Kesejahteraan Sosial: Lansia berusia 60 tahun ke atas atau penyandang disabilitas berat.
Jika tidak ada salah satu komponen ini, KPM tidak memenuhi syarat untuk PKH meskipun secara ekonomi dianggap layak menerima bantuan.
4. Dianggap Mampu Secara Ekonomi
Jika KPM dinilai sudah mampu secara ekonomi, baik oleh masyarakat maupun aparat setempat, maka bantuannya dapat dihentikan.
Penilaian ini dilakukan melalui pemutakhiran data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) oleh pemerintah daerah.
Masyarakat dapat mengakses aplikasi Cek Bansos untuk memberikan tanggapan terhadap kelayakan penerima bantuan. Jika KPM dianggap mampu, statusnya dapat berubah menjadi "tidak layak daerah."
Kuota PKH yang terbatas juga menjadi alasan pemberhentian bagi penerima yang dianggap sudah mampu agar bantuan dapat dialokasikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Itulah empat alasan utama yang menyebabkan bantuan sosial KPM tidak cair lagi atau gagal menjadi peserta PKH pada periode berjalan.
DISCLAIMER: Bansos PKH diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memenuhi kriteria sesuai ketentuan Kementerian Sosial.(*)
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.png)
