"Atau misalnya kaitan dengan fasilitas negara, tim kampanye atau pelaksana kampanye menggunakan fasilitas negara," paparnya.
Hingga saat ini, lanjut Burhan, pihaknya terus melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran kampanye tersebut.
"Kalo keterangannya lengkap, ternyata kita anggap ini dugaan pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke penanganan pelanggaran. Tapi misalnya kalo dari hasil penelusuran, kita belum dapatkan informasi yang kuat. Mungkin ini bisa di Tidak Memenuhi Syarat (TMS)kan," pungkasnya.
.jpeg)
