Minta Usut Tuntas Kasus Mafia Tanah, Belasan Warga Geruduk Kantor ATR/BPN Jakarta Barat

Namun demikian, David menegaskan pihaknya akan akan merencanakan pembatalan penerbitan sertifikat itu, jika memang dokumen atau formil yang dibutuhkan memenuhi syarat.

"Artinya kan semua prosedur persyaratannya itu harus jelas karena kita mengeluarkan adalah sertifikat yang memiliki produk hukum yang harus berkekuatan hukum," pungkasnya. (pandi)