JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kenaikan harga LPG non-subsidi berturut-turut dalam tiga bulan terakhir, November 2021, Desember 2021, dan Februari 2022, dikhawatirkan memicu kelangkaan gas melon 3 kg.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (3/3/2022). Menurutnya, pelanggan yang tadinya menggunakan LPG non subsidi diperkirakan beralih membeli LPG gas melon tiga kg bersubsidi.
Jika ini terjadi, maka gas melon tiga kg dapat mengalami kelangkaan yang mengakibatkan harga di tingkat pelanggan melebihi harga eceran tertinggi (HET).
“Hal tersebut sangat mungkin terjadi. Sekarang ini saja sekitar 12 juta pelanggan gas melon 3 kg adalah mereka yang tidak berhak,” kata Mulyanto.
Mulyanto mengimbuhkan, ketika masyarakat masih tertatih-tatih akibat pandemi, pelanggan LPG non-subsidi akan mencari jalan keluarnya sendiri yaitu membeli LPG bersubsidi yang lebih murah.
Hal ini sangat dimungkinkan karena distribusi gas melon tiga kg masih bersifat terbuka dan dijual bebas dengan pengawasan pemerintah yang sangat minim.
"Semua orang dapat membeli secara mudah LPG bersubsidi di agen, pangkalan atau warung-warung. Tidak ada pembatasan khusus. Karenanya LPG bersubsidi ini terbuka untuk dibeli oleh pelanggan yang selama ini menggunakan LPG non-subsidi," jelas Mulyanto.
Mulyanto pun mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut.
“Harga LPG non-subsidi ini tidak mesti naik, karena kenaikan defisit transaksi berjalan sektor migas, akibat melonjaknya harga migas dunia, sebenarnya dapat dikompensasi dari penerimaan ekspor komoditas energi lainnya seperti: batu bara, gas alam dan CPO yang harganya juga melejit menuai wind fall profit,” kata Mulyanto.
Sebagai contoh, dia melanjutkan, penerimaan negara dari ekspor batubara dan CPO pada tahun 2021 sebesar USD 55 milyar. Sementara defisit transaksi berjalan sektor migas, karena impor BBM dan LPG, pada tahun 2021 hanya sebesar USD 13 milyar.
Sebab itu, kenaikan penerimaan ekspor batubara dan CPO mestinya dapat mengkompensasi kenaikan defisit transaksi dari impor migas.
