JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) Sukamta menyatakan keprihatinannya terkait adanya Kudeta di Myanmar.
"Kami cukup prihatin dengan hal ini, proses demokratisasi di lingkup kawasan Asia Tenggara masih punya pekerjaan besar. Setiap negara tentu punya histori masing-masing soal hubungan antara sipil dengan militer," kata Sukamta, Selasa (2/2/2021).
Ia mengatakan, Indonesia pun punya dinamika hubungan sipil dan militer. "Alhamdulillah sejak reformasi kita sudah pada tahap yang lebih baik," ujarnya.
"Karenanya, saya mengapresiasi sikap tanggap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang mengeluarkan pernyataan imbauan kepada Myanmar agar masing-masing pihak menahan diri dan menyelesaikan semuanya dengan jalan terbaik," ucapnya.
Baca juga: Tentara Myanmar Terlibat Pembantaian Muslim Rohingya 'Dibebaskan Awal'
Ia mengatakan, pihaknya juga mendorong agar masing-masing pihak memperhatikan keselamatan semua warga negara di sana, terlebih kepada minoritas seperti etnis Rohingya.
"Saya kira ini bukan imbauan yang basa-basi atau omong doang, tapi pernyataan harapan agar tercipta demokratisasi di manapun di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, terlebih karena Indonesia sudah pernah mengalami masa-masa tidak enak dalam konteks hubungan sipil-militer dan kita sudah berhasil melalui masa-masa itu. Myanmar perlu belajar dari proses demokratisasi ini dari Indonesia," ulasnya.
Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan, pemerintah RI harus mempunyai solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, pemerintah RI harus memiliki langkah-langkah taktis untuk menjamin keselamatan WNI di Myanmar.
"Untuk sementara ini KBRI sudah mengimbau WNI agar tetap tinggal di rumah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan," ucapnya.
Baca juga: Pesawat Komersil Tergelincir di Bandara Myanmar, 18 Orang Terluka
Karena akses-akses sudah ditutup, termasuk bandara. Pemerintah harus punya kajian eskalasi konflik di sana. Jika sudah bisa diprediksi apakah eskalasi konflik makin mengkhawatirkan, perlu dipikirkan solusi untuk memulangkan WNI ke tanah air.
