Pro Rakyat Kecil

Oleh H. Harmoko PEMILIHAN presiden dan wakil rakyat, serta wakil utusan daerah, sebentar lagi berlangsung. Namun pembangunan harus tetap berlanjut dengan berbagai aspeknya. Peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan kebijakan pembangunan pro si miskin, pro lapangan kerja dan pro keadilan, akan segera mengangkat martabat si miskin dan si terlantar serta si terpencil, siapa pun presidennya yang memerintah di istana. Dan siapa pun yang duduk sebagai wakil rakyatnya di gedung dewan. Dalam kemajuan zaman yang terus mengglobal dan perekonomian yang mengalami perubahan drastis dan penuh kejutan serta inovasi (distruption), tolok ukur pembangunan dalam konteks Indonesia tak berubah dari cita-cita pendiri bangsa, yakni terwujudnya masyarakat adil makmur, sejahtera, lahir dan batin, serta pembangunan yang merata. Pembangunan masa kini dan masa depan, selain pro pemerataan, juga pro keadilan, pro rakyat miskin, pro penciptaan lapangan kerja, pro kesetaraan jender, pro lingkungan hidup, dan tentu saja, pro NKRI. Mereka yang selama ini terabaikan, terpinggirkan, tidak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah dan tidak bermodal, menempatkan daya saing yang rendah juga, harus segera ditangani. Rakyat miskin memerlukan perhatian khusus. Jangan biarkan orang orang miskin menanggung beban yang melebihi kemampuannya, pemerintah harus mengambil alih. Kebutuhan bagi si miskin harus tetap diprioritaskan. Rakyat miskin tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, karena mereka tidak memiliki sumber daya apa pun untuk bertahan. Menjadi kewajiban pemerintah mengangkat mereka, agar tidak tergilas zaman, modernisasi dan globalisasi. Mengangkat rakyat miskin tidak dengan cara memberikan bantuan instan membuat rakyat menjadi manja dan tidak mandiri. Mereka perlu mendapat pelatihan dan bekal keterampilan agar mereka memiliki modal sosial untuk bersaing. Berikan kail dan bukan ikan. Program pendidikan gratis memang baik, namun kemiskinan orangtuanya tetap membuat anak harus segera mendapatkan lapangan kerja agar bisa membantu keluarga. Karena itu program pengentasan kemiskinan harus melihat berbagai aspek menyeluruh dan holistik agar belenggu rantai kemiskinan bisa segera diputus. Pro penciptaan lapangan kerja berguna menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Krisis moneter yang pernah menerpa Indonesia – yang menyebabkan tutupnya industri lokal dan larinya investasi asing - dan menghasilkan pengangguran besar-besaran, hendaknya menjadi pelajaran penting agar tidak terulang. Karena tenaga kerja buruh dan karyawan menjadi korban yang paling rentan. Pembangunan yang merata bisa terwujud bila korupsi elite dan menengah bisa dipangkas, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dibersihkan, karena menyebabkan pemborosan sumber daya, ketidak profesionalan kinerja dan tidak berjalannya fungsi evaluasi. KKN juga menyebabkan hilangnya daya saing, pengaburan visi dan misi serta kesenjangan antara tujuan dan kinerja sebenarnya. KPK harus diperkuat, dan sistem pidana korupsi harus diperbaiki agar benar benar menimbulkan efek jera. Semangat reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih atau ‘good and clean government’. Sehingga kesenjangan bisa segera dijembatani. ***