Budi Djiwandono Dinilai Layak Jadi Alternatif Cawapres Prabowo, Ini Pertimbangannya

Sabtu 21 Nov 2026, 20:36 WIB
Peneliti Mandala Project, Tubagus Reynaldi Adi Surya Azmatkhan, menilai Budi Djiwandono layak dipertimbangkan sebagai alternatif calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. (Sumber: Istimewa)
Peneliti Mandala Project, Tubagus Reynaldi Adi Surya Azmatkhan, menilai Budi Djiwandono layak dipertimbangkan sebagai alternatif calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. (Sumber: Istimewa)

Reynaldi menghubungkan gagasan tersebut dengan pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai pelaku ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat dari pertumbuhan investasi.

Selain ketahanan pangan, perhatian Budi terhadap konservasi sumber daya alam juga menjadi pertimbangan. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE), Budi yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI turut terlibat dalam proses pembahasan hingga pengesahannya pada 9 Juli 2024.

Undang-undang tersebut mengatur sejumlah hal, termasuk peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan konservasi.

Menurut Reynaldi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan bagian penting dari pembangunan berkeadilan. Ia menilai masyarakat adat memiliki pengetahuan mengenai hutan, sumber air, perubahan musim, dan kehidupan satwa yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan konservasi.

“Masyarakat adat sering kali diminta menjaga hutan, tetapi tidak selalu diberi kedudukan yang layak dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Reynaldi melihat ketahanan pangan dan partisipasi masyarakat dalam konservasi memiliki keterkaitan. Keduanya membutuhkan peran negara dalam mengelola pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Gagasan tersebut, lanjutnya, relevan dengan sejumlah agenda pemerintahan Prabowo, seperti ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, penguatan koperasi desa, dan pembangunan ekonomi daerah.

“Petani harus memperoleh posisi yang layak dalam rantai produksi pangan. Desa perlu memiliki kekuatan ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada proyek pemerintah. Masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut ruang hidupnya,” ujar Reynaldi.

Pengalaman Budi di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, serta kelautan dan perikanan juga dinilai menjadi salah satu modal untuk memahami persoalan tersebut.

Di sisi lain, Reynaldi tidak mengabaikan hubungan kekerabatan Budi dengan Prabowo. Sebagai keponakan Presiden, latar belakang keluarga Budi tidak terpisahkan dari perjalanan politik Prabowo. Namun, menurutnya, hubungan keluarga tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kelayakan seseorang menduduki jabatan publik.

“Justru karena ia datang dari lingkungan kekuasaan, publik berhak menuntut lebih banyak. Budi harus memiliki gagasan yang jelas, keberpihakan yang terukur, serta keberanian untuk tidak selalu menyenangkan pusat kekuasaan,” kata alumni Filsafat UIN Jakarta tersebut.

Ia berharap regenerasi di tubuh Partai Gerindra tidak sekadar menjadi pergantian generasi, tetapi juga menghadirkan pemimpin dengan kapasitas, pemikiran, dan gagasan mandiri.


News Update