Dalam kesempatan tersebut, pembahasan juga mencakup rencana pembangunan Kota Bekasi yang tidak hanya berorientasi pada kelancaran transportasi, tetapi juga memperhatikan persoalan banjir, kebocoran infrastruktur, dan lingkungan.
Salah satu konsep yang disampaikan adalah penguatan transportasi publik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di Jalan Kyai Haji Zainur Ali. Jalan tersebut juga memiliki nilai sejarah karena menggunakan nama salah satu pahlawan Kota Bekasi. Perencanaan pembangunan di kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dari sisi pendanaan, Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan tersebut. Hal ini mengingat pembangunan berskala besar tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Kota Bekasi. Diperlukan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait dalam proses perizinan.
Baca Juga: Bank Jakarta Sebut Obligasi Daerah Bisa Tambah Kapasitas Investasi hingga 30 Persen
Dukungan DPRD juga menjadi bagian penting dalam merealisasikan rencana pembangunan. Persetujuan dan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program tanpa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.
Selain itu, dalam pembahasan tersebut turut disampaikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bekasi untuk tahun 2027 telah diselesaikan dan disahkan lebih awal dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Peresmian WAKABE menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan potensi kawasan Kalimalang. Melalui kolaborasi pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan, Kalimalang diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata air yang produktif, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta menjadi identitas baru Kota Bekasi.
