POSKOTA.CO.ID - Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang akan menjadi acuan batas minimum penghasilan pekerja di seluruh Indonesia.
Jadwal pengumuman UMP 2027 pun menjadi salah satu informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
Pemerintah sendiri telah menetapkan tenggat waktu bagi gubernur untuk mengumumkan besaran upah minimum di setiap provinsi.
Penetapan tersebut nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan pembayaran upah kepada pekerja.
Berbeda dengan kebijakan upah minimum yang berlaku secara nasional, besaran UMP ditentukan berdasarkan kondisi dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebelumnya menyampaikan, terdapat tiga variabel utama yang menjadi dasar penghitungan upah minimum 2027.
Ketiganya meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Dalam formula penghitungan tersebut, pemerintah turut memperhitungkan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Penetapan UMP 2027 juga memiliki dasar hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan standar upah minimum.
Berdasarkan Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Artinya, pengumuman upah minimum tidak hanya berlangsung pada tingkat provinsi, tetapi juga dilanjutkan dengan penetapan di tingkat kabupaten/kota serta sektor usaha tertentu.
Lantas, jadwal pengumuman UMP 2027 tanggal berapa? Kapan batas akhir penetapan UMK, UMSP, dan UMSK?
Berapa daftar lengkap UMP 2026 di 38 provinsi yang dapat dijadikan acuan sebelum pengumuman tahun depan?
Simak jadwal penetapan upah minimum 2027, formula penghitungan yang digunakan pemerintah, serta daftar lengkap UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia.
Baca Juga: Baru Beli Kendaraan Bekas? Ini Syarat dan Cara Mengurus Balik Nama STNK dan BPKB
Jadwal Pengumuman UMP 2027 Tanggal Berapa?
Pemerintah menjadwalkan pengumuman besaran UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026.
Penetapan tersebut menjadi kewenangan gubernur dan berlaku sebagai batas minimum upah bagi pekerja di seluruh wilayah provinsi masing-masing.
Pengumuman UMP setiap tahun menjadi perhatian pekerja maupun perusahaan.
Kebijakan ini menentukan batas upah minimum yang harus dipenuhi pemberi kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran UMP tidak ditetapkan secara seragam untuk seluruh Indonesia.
Setiap provinsi memiliki nilai upah minimum berbeda karena mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta karakteristik ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Selain UMP, pemerintah juga mengatur jadwal penetapan upah minimum pada tingkat sektoral dan kabupaten/kota. Berikut rincian tenggat waktu penetapan upah minimum 2027:
- UMP 2027: paling lambat 21 November 2026.
- UMK 2027: paling lambat 25 November 2026.
- UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026.
- UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026.
Baca Juga: Raffi Ahmad Minta Maaf soal Terima Dana Endorse Sebesar Rp14,7 Miliar dari APBN
Kapan UMP 2027 Mulai Berlaku?
Setelah ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur, besaran UMP 2027 akan menjadi acuan pengupahan minimum pada tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pekerja dan perusahaan dapat memantau pengumuman resmi pemerintah daerah untuk mengetahui nilai UMP terbaru di masing-masing provinsi.
Informasi mengenai besaran UMP 2027 juga penting diperhatikan oleh pekerja yang ingin membandingkan penghasilan dengan standar upah minimum daerah.
Sementara itu, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dengan tenggat pengumuman UMP pada 21 November 2026, masyarakat dapat menantikan keputusan gubernur di 38 provinsi.
Besaran final UMP 2027 nantinya akan memberikan gambaran mengenai standar upah minimum yang berlaku pada tahun mendatang.
Baca Juga: 5 Lowongan Kerja November 2026, BCA hingga Hyundai Buka Rekrutmen untuk Berbagai Lulusan
Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia
Sambil menunggu pengumuman resmi UMP 2027, pekerja dapat melihat besaran upah minimum yang berlaku pada 2026 sebagai bahan perbandingan.
Besaran UMP 2026 di 38 provinsi menunjukkan adanya perbedaan nilai yang cukup besar antara satu daerah dan daerah lainnya.
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta kebijakan pengupahan di masing-masing wilayah.
Berikut adalah informasi mengenai daftar lengkap UMP 2026 berdasarkan wilayah di Indonesia.
1. UMP Pulau Jawa 2026
Pulau Jawa memiliki sejumlah provinsi dengan besaran UMP yang berbeda.
DKI Jakarta tercatat memiliki UMP tertinggi di kawasan tersebut, sedangkan Jawa Barat dan Jawa Tengah berada pada kelompok dengan nilai lebih rendah. Berikut rinciannya:
- DKI Jakarta: Rp5.729.876
- Banten: Rp3.100.881
- Jawa Timur: Rp2.446.881
- DI Yogyakarta: Rp2.417.495
- Jawa Tengah: Rp2.327.386
- Jawa Barat: Rp2.317.601
2. UMP Sumatera 2026
Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera juga memiliki besaran upah minimum yang bervariasi.
Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu daerah dengan UMP tertinggi di kawasan tersebut. Berikut daftar UMP 2026 di wilayah Sumatera:
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000
- Sumatera Selatan: Rp3.942.963
- Aceh: Rp3.932.552
- Kepulauan Riau: Rp3.879.520
- Riau: Rp3.780.496
- Jambi: Rp3.471.497
- Sumatera Utara: Rp3.228.971
- Sumatera Barat: Rp3.182.955
- Lampung: Rp3.047.734
- Bengkulu: Rp2.827.250
3. UMP Kalimantan 2026
Di Pulau Kalimantan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur termasuk daerah dengan UMP relatif tinggi.
Sementara itu, Kalimantan Barat memiliki besaran upah minimum yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di kawasan tersebut. Berikut daftar UMP 2026 di Kalimantan:
- Kalimantan Utara: Rp3.775.243
- Kalimantan Timur: Rp3.762.431
- Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
- Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
- Kalimantan Barat: Rp3.054.552
4. UMP Sulawesi 2026
Besaran UMP di Pulau Sulawesi juga menunjukkan perbedaan antardaerah.
Sulawesi Utara menempati posisi tertinggi berdasarkan daftar tersebut, disusul Sulawesi Selatan. Berikut daftar lengkapnya:
- Sulawesi Utara: Rp4.002.630
- Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
- Gorontalo: Rp3.405.144
- Sulawesi Barat: Rp3.315.934
- Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
- Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
5. UMP Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 2026
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki besaran UMP yang berbeda sesuai kondisi perekonomian masing-masing provinsi.
Bali mencatatkan UMP lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Berikut rinciannya:
- Bali: Rp3.207.459
- Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861
- Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898
6. UMP Maluku dan Papua 2026
Wilayah Maluku dan Papua juga memiliki sejumlah provinsi dengan besaran UMP yang bervariasi.
Papua Pegunungan dan Papua Selatan tercatat memiliki UMP di atas Rp4,5 juta. Berikut daftar UMP 2026 di kawasan Maluku dan Papua:
- Papua Pegunungan: Rp4.508.714
- Papua Selatan: Rp4.508.100
- Papua: Rp4.436.283
- Papua Tengah: Rp4.285.848
- Papua Barat: Rp3.841.000
- Papua Barat Daya: Rp3.766.000
- Maluku Utara: Rp3.552.840
- Maluku: Rp3.334.490
