Alasan Menko Yusril Ihza Mahendra Tak Periksa Ijazah Gibran saat jadi Kuasa Hukum di Pilpres 2024

Selasa 17 Nov 2026, 19:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. (Sumber: Kumham imipas)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. (Sumber: Kumham imipas)

POSKOTA.CO.ID,- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan tegas terkait polemik putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai bahwa persoalan hukum mengenai surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka sudah mencapai titik akhir. Oleh karena itu, tidak ada lagi celah hukum yang bisa ditempuh oleh pihak terkait.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding). Selain itu, putusan Mahkamah Agung juga telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai hasilnya, tidak ada satu pun pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Yusril saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Meskipun penjelasan yuridis telah disampaikan, sejumlah warganet di media sosial justru mempertanyakan posisi Yusril. Publik menyoroti latar belakang sang menteri yang pernah bertindak sebagai kuasa hukum pasangan Prabowo-Gibran.

Pertanyaan kritis pun bermunculan di ruang publik. Banyak pihak mempertanyakan alasan Yusril tidak memeriksa keaslian ijazah Gibran sebelum proses pendaftaran. Terlebih lagi, dokumen administrasi tersebut merupakan syarat krusial yang wajib diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi hal tersebut, publik juga mulai mempertanyakan bagaimana validitas berkas pencalonan presiden secara keseluruhan.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Yusril memberikan klarifikasi terbuka melalui akun media sosial X pada Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai pengacara memiliki batasan wewenang yang jelas.

Baca Juga: Prabowo Minta Definisi Korupsi dalam UU Tipikor Dikaji, Ini Penjelasan Yusril

Yusril mulai bergabung sebagai kuasa hukum Prabowo-Gibran sejak KPU resmi mengesahkan mereka sebagai pasangan calon. Ia tidak terlibat dalam proses verifikasi awal sebelum pendaftaran.

"Bukan sebelumnya. Jadi kami menerima 'barang jadi' paslon yang sudah disahkan KPU dan tidak disanggah oleh dua paslon yang lain (Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud)," ujar Yusril.

Fokus Utama Tugas Tim Kuasa Hukum

Berdasarkan penjelasan tersebut, ruang lingkup kerja tim hukum tidak mencakup audit atau pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan berkas administratif. Tugas utama mereka adalah mengawal proses hukum setelah penetapan resmi diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagai penutup klarifikasinya, Yusril balik bertanya kepada publik untuk memperjelas posisi tugas seorang pengacara.

"Kalau Anda yang ditunjuk oleh kedua paslon sebagai lawyer, apakah Anda akan mendatangi KPU untuk memverifikasi keterpenuhan persyaratan paslon yang telah ditetapkan KPU?" tanyanya menegaskan.


Berita Terkait


News Update