POSKOTA.CO.ID - BSU 2026 Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Ungkap Proses Terbaru dan Syarat Penerima
Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu masih dinantikan para pekerja dan buruh. Meski pemerintah telah menetapkan aturan serta mekanisme penyalurannya, dana bantuan tersebut belum masuk ke rekening penerima hingga pertengahan November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan proses pencairan BSU masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pernyataan itu disampaikan saat ditemui awak media di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli.
Dengan demikian, pekerja yang berharap mendapatkan bantuan tersebut masih perlu menunggu pengumuman lebih lanjut. Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti penyaluran BSU 2026.
Baca Juga: Program Pengembangan Talenta Telkom Sabet Gold Winner di Asia ESG Positive Impact Award 2026
Mekanisme BSU 2026 Rp900 Ribu
Pemerintah telah mengatur pemberian BSU 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan bantuan subsidi upah untuk pekerja pada periode Oktober hingga Desember 2026.
Besaran bantuan ditetapkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Namun, pemerintah tidak menyalurkannya setiap bulan, melainkan membayarkan secara sekaligus dengan total Rp900 ribu kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan ketentuan Kemnaker, penyaluran direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Sementara itu, proses administrasi dan persiapan penyaluran masih berlangsung. Karena itu, belum ada kepastian kapan dana tersebut mulai diterima masyarakat.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut persyaratan BSU 2026 yang perlu diketahui:
Warga Negara Indonesia: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar sebagai peserta kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Batas penghasilan: Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah sesuai regulasi.
Prioritas penerima: Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran.
Bukan ASN, TNI, atau Polri: Aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima BSU.
Besaran upah yang digunakan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, kesesuaian data kepesertaan dan penghasilan menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima.
Cara Cek Penerima BSU 2026
Pekerja dapat memantau perkembangan bantuan melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah awal yang bisa dilakukan:
Buka laman https://bsu.kemnaker.go.id.
Periksa informasi dan layanan pengecekan penerima yang tersedia.
Siapkan NIK untuk kebutuhan verifikasi apabila diminta.
Pantau pembaruan status penerimaan melalui kanal resmi Kemnaker.
Periksa rekening atau informasi penyaluran apabila bantuan telah ditetapkan.
Pekerja juga dapat memantau informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO.
Baca Juga: Kenapa BSU November 2026 Belum Cair ke Rekening? Ini Penyebabnya
Kapan BSU 2026 Rp900 Ribu Cair?
Hingga 15 November 2026, BSU Rp900 ribu belum disalurkan karena proses administrasinya masih berlangsung di Kemenkeu. Meski pemerintah menargetkan penyaluran pada November hingga Desember, tanggal pasti pencairan belum diumumkan.
Pekerja sebaiknya tetap memantau informasi dari Kemnaker dan tidak mudah percaya terhadap pesan yang meminta biaya administrasi atau data pribadi dengan mengatasnamakan pencairan BSU.
Selama menunggu, pastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi rekening tetap sesuai. Dengan begitu, pekerja dapat mengikuti perkembangan penyaluran tanpa terjebak informasi yang belum terverifikasi.
