BANTEN, POSKOTA.CO.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten membongkar praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di wilayah Kabupaten Serang.
Dalam operasi tersebut, petugas menyita sekitar 1.854 liter Bio Solar serta mengamankan seorang sopir berinisial JH beserta satu unit mobil pikap yang telah dimodifikasi.
Pengungkapan kasus penimbunan BBM subsidi ini berlangsung di Jalan Raya Serang-Cilegon, tepatnya di Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.
Saat ini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Banten guna mendalami kemungkinan adanya jaringan atau penadah lain.
Baca Juga: Update Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia, Resmi Berlaku Hari Ini 3 November 2026
Modus Operandi Kuras Tangki Truk Menggunakan Pompa
Kabidhumas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, mengungkapkan bahwa ribuan liter solar subsidi tersebut didapatkan pelaku dengan cara menyedot langsung dari tangki kendaraan-kendaraan besar yang sedang terparkir. Aksi tersebut dilakukan di sebuah lahan kosong di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu.
"Pelaku mengambil BBM dari tangki truk menggunakan jeriken berkapasitas 35 liter. Selanjutnya, BBM dipindahkan menggunakan mesin pompa ke dalam dua buah kempu (tandon air) yang berada di kendaraan Suzuki Carry," ujar Maruli dalam keterangan resminya, Jumat, 13 November 2026.
Untuk memastikan jumlah pasti barang bukti yang disita dari mobil pikap bernomor polisi A 8340 T tersebut, kepolisian menggandeng Tim Metrologi Kota Serang untuk melakukan tera atau pengukuran ulang.
Hasilnya, dari dua buah kempu berkapasitas masing-masing 1.000 liter yang diangkut di bak belakang mobil, petugas mendapati total volume Bio Solar mencapai 1.854 liter. Polisi turut mengamankan unit kendaraan beserta kunci kontaknya sebagai barang bukti penyidikan.
Baca Juga: Harga BBM Subsidi Dipastikan Tidak Naik, Bahlil Soroti Kenaikan Harga Minyak Dunia
Atas tindakan penimbunan dan penyalahgunaan niaga BBM subsidi ini, JH dijerat dengan pasal berlapis. Pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Maruli menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga distribusinya harus dikawal agar tepat sasaran. Ia meminta warga turut aktif mengawasi distribusi energi di lingkungannya.
"Apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat segera menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.
