JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aksi Women’s March Jakarta yang berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026 menuai sorotan dari jajaran legislatif DKI Jakarta. Kehadiran atribut pelangi dan penyampaian aspirasi komunitas LGBTQ dalam demonstrasi tersebut memicu desakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerbitkan aturan khusus.
Desakan tersebut disuarakan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Hasan Abdillah. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menunda penyusunan regulasi terkait LGBTQ agar dapat masuk ke dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2027.
Hasan menilai, momentum aksi menyuarakan hak-hak perempuan tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyelipkan agenda kelompok LGBTQ.
“Kejadian unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta, komunitas LGBTQ melihat ini kesempatan dan menjadikan agenda terselubung di tengah perayaan Women’s March. Dia masuk di situ dan menyuarakan LGBTQ,” ujar Hasan saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Baca Juga: Ancaman Longsor Bantaran Sungai Jakarta, DPRD Minta Pemprov DKI Segera Pemetaan dan Pasang Turap
Aspirasi ini juga disampaikan Hasan secara resmi melalui interupsi dalam rapat paripurna. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, untuk meneruskan desakan Fraksi PKS kepada Gubernur Pramono Anung.
Menurut Hasan, persoalan ini berkaitan erat dengan ketahanan pembangunan keluarga dan masa depan generasi muda. Ia mengaitkan isu ini dengan ancaman nonmiliter serta kesesuaian nilai pancasila.
“Maka saya dan Fraksi PKS meminta segera diproses regulasinya terkait LGBTQ. Ini adalah ancaman nonmiliter. Itu disebutkan di Perpres, dan ini sudah menyimpang dari konstitusi kita yang menuju dasar negara kita yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Selain mendorong pembentukan regulasi, Hasan mengajak masyarakat aktif mengawasi dan tidak membiarkan kampanye LGBTQ dianggap sebagai hal yang lumrah di ruang publik.
Baca Juga: Sampah Menumpuk di Pasar Jakarta, DPRD DKI Minta Dirut Pasar Jaya Dievaluasi
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pembinaan bagi kelompok tersebut.
"Makanya sudah bagus masyarakat itu saya lihat di sosial media, mereka sudah memposting kejadian-kejadian itu ya untuk melawan LGBTQ. Saya harap semua masyarakat ikut bekerja sama, bersinergi, jangan kita biarkan ini menjadi normal," tandasnya.
Sebelumnya, aksi Women’s March Jakarta 2026 digelar dengan rute dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, berbagai elemen masyarakat sipil menyuarakan sembilan tuntutan utama, yang mencakup keadilan gender, kebebasan sipil, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Namun, keberadaan simbol pelangi dan wacana hak-hak LGBTQ di tengah barisan massa kemudian memicu perdebatan hangat di tengah masyarakat.
"Makanya sudah bagus masyarakat itu saya lihat di sosial media, mereka sudah memposting kejadian-kejadian itu ya untuk melawan LGBTQ. Saya harap semua masyarakat ikut bekerja sama, bersinergi, jangan kita biarkan ini, ini menjadi normal," ucap Hasan. (M4)
