Ancaman Longsor Bantaran Sungai Jakarta, DPRD Minta Pemprov DKI Segera Pemetaan dan Pasang Turap

Rabu 11 Nov 2026, 15:01 WIB
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, usai rapat paripurna, Rabu, 11 November 2026. (Sumber: Poskota/Syifa)
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, usai rapat paripurna, Rabu, 11 November 2026. (Sumber: Poskota/Syifa)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Hujan berdurasi pendek yang mengguyur Jakarta belakangan ini sudah cukup untuk memicu longsor di sejumlah wilayah.

Fenomena ini menjadi sinyal peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempercepat langkah mitigasi, terutama di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) dan permukiman padat bantaran kali.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak jajaran Pemprov DKI mulai dari dinas teknis hingga lurah dan camat turun langsung memetakan bangunan serta kawasan yang berdiri di zona merah rawan longsor.

Menurut pendataannya, titik-titik rawan dominan ditemukan di tepi sungai utama hingga saluran kali penghubung (PHB).

Baca Juga: Longsor Lahan Parkir Lapangan Padel Kemang, 5 Rumah Warga Rusak

"Yang perlu segera diantisipasi adalah mendeteksi wilayah-wilayah yang riskan. Ini langkah pencegahan awal, misalnya dengan memasang turap sementara atau dibronjong," ujar Yuke saat ditemui Poskota, Rabu, 11 November 2026.

Yuke menilai tingginya risiko longsor tidak lepas dari penataan ruang yang longgar serta abrasi tanah yang terus dibiarkan. Pengikisan alami oleh arus sungai membuat jarak antara batas sungai dan permukiman warga makin menipis secara drastis dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut makin memprihatinkan karena banyak struktur penahan tanah (turap) yang sudah rusak atau bahkan belum pernah dibangun sama sekali.

Di sisi lain, vegetasi alami seperti pohon bambu yang berfungsi mengikat struktur tanah di sepanjang DAS juga makin terkikis habis.

Baca Juga: Longsor Pejaten Timur Berulang, Pramono Anung Instruksikan Pembangunan Turap Permanen

“Dulu posisi rumah mungkin masih 20 meter dari pinggir kali. Tapi sekarang akibat erosi, sisanya tinggal 2 meter saja. Nah, kondisi seperti ini yang menjadi problem utama di lapangan,” kata Yuke.

Warga Bertahan di Zona Bahaya

Meski ancaman bencana nyata, tak sedikit warga yang memilih bertahan di tepi bantaran kali. Yuke menekankan bahwa pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya, mengingat perubahan bentang alam terjadi akibat abrasi bertahap yang tidak disadari warga saat pertama kali membangun hunian.

Ia pun mengingatkan Pemprov DKI agar tidak lengah menghadapi potensi peralihan cuaca ekstrem, terutama pascafenomena cuaca El Nino, walaupun saat ini Jakarta masih berada di periode transisi kemarau.

"Saya banyak menemukan lokasi yang sudah sangat berbahaya, tapi warga tetap tinggal di situ karena tidak punya pilihan. Rumah mereka dulu tidak di pinggir kali persis, tapi tanahnya terus longsor," tuturnya.

Yuke mendesak pendataan menyeluruh dilakukan tanpa menunda. Kendati serangkaian insiden longsor sebelumnya tidak memakan korban jiwa, kerugian material yang menimpa warga terdampak dinilai sudah sangat membebani.

"Untungnya belum ada korban jiwa, tetapi kerugian material warga jelas luar biasa. Mencegah sebelum terjadi bencana yang lebih besar adalah tugas utama kita saat ini," pungkasnya. (M4)


Berita Terkait


News Update