"Prosedur baku desil sering kali menyulitkan. Rumah orang tuanya mungkin bagus, tetapi mereka tetap butuh intervensi pemerintah untuk mendapatkan kesetaraan," tegasnya.
Dukungan senada disampaikan Ketua YDKI, Osmiyati Mia. Ia menilai penyediaan fasilitas publik serta aksesibilitas bagi warga disabilitas saat ini masih sangat minim.
Terbatasnya kuota SLB bahkan membuat banyak anak disabilitas terancam gagal meraih pendidikan.
Baca Juga: Jakarta Barat Dijuluki 'Gotham City', Kenneth DPRD DKI: Saya akan Jadi Batman
Mia berharap Pemprov DKI tidak mengukur kondisi ekonomi warga disabilitas semata-mata dari latar belakang keluarga, karena kebutuhan hidup mereka memerlukan perhatian khusus.
"Orang tuanya kaya, belum tentu anak disabilitas ikut kaya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, mereka akan sendiri. Rangkul disabilitas, kami punya hak yang sama," pungkas Mia.
