BEKASI, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Sosialisasi Musrenbang CSR Tahun 2026 di Aula Kantor Bappeda, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Kamis, 22 Oktober 2026.
Langkah ini diambil untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha sekaligus menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan riil masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, mengapresiasi kontribusi sektor swasta yang telah berjalan. Namun, ia menekankan pentingnya pelaporan berkala dari perusahaan agar kontribusi tersebut terdata dengan baik dan tidak menimbulkan miskonsepsi di tengah masyarakat.
Dwy juga meluruskan isu terkait keterlibatan pemerintah dalam penyaluran anggaran industri. Ia menegaskan bahwa Pemkab Bekasi sama sekali tidak menghimpun atau mengelola dana CSR.
Baca Juga: Hari Santri 2026, Pemkab Bekasi Dorong Santri Kuasai Teknologi dan Pembangunan
"Terkait dengan CSR, kami tidak mengelola uang. Tidak ada serupiah pun. Jadi kami luruskan adanya anggapan bahwa dana CSR itu ada di pemerintah daerah," tegas Dwy.
Menurutnya, transparansi dan publikasi laporan kegiatan CSR murni bertujuan agar masyarakat mengetahui manfaat kehadiran industri di wilayah mereka, bukan sebagai sarana pamer.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bekasi, Vina Sari Nalurita, menjelaskan bahwa agenda ini menjadi fondasi perencanaan CSR tahun 2027 sekaligus wadah evaluasi realisasi komitmen tahun sebelumnya.
Guna mempermudah eksekusi di lapangan, Bappeda menawarkan tujuh menu prioritas kolaborasi yang dirancang untuk menjawab isu krusial seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penekanan angka pengangguran. Menu tersebut meliputi:
Baca Juga: Diberi Deadline hingga Minggu Sore, Pemilik Bangunan Liar di Tol Japek Diminta Bongkar Mandiri
- Rehabilitasi dan penyediaan ruang kelas baru.
- Penyediaan mebel sekolah.
- Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu.
- Pelatihan digitalisasi bagi guru dan siswa.
- Pelatihan kesiapan kerja.
- Pelatihan kewirausahaan.
- Perlindungan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Tujuannya tentu kami ingin menyelaraskan program yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan agar selaras dan searah dengan kebijakan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat," kata Vina.
Selain fokus pada penguatan SDM mengingat angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bekasi masih berada di tingkat SMA Kelas 1 (setara nilai tambah 0,07 persen). Pemkab Bekasi juga mendorong pemerataan infrastruktur. Salah satu program utamanya adalah skema "Satu Desa, Satu Penataan Jalan Lingkungan".
Untuk menjamin kemudahan akuntabilitas, Bappeda menyediakan platform digital resmi melalui csrbekasikab.go.id. Melalui portal ini, pihak swasta mulai dari kawasan industri, rumah sakit, hingga perguruan tinggi dapat memilih program berdasarkan lokasi, bidang, hingga estimasi biaya yang transparan.
Baca Juga: Optimalkan PAD, Pemkab Bekasi Siapkan Penertiban Pajak Air Tanah
Pemkab menegaskan bahwa estimasi biaya yang tercantum hanya berfungsi sebagai acuan referensi, sementara pelaksanaan teknis dan anggaran sepenuhnya tetap dipegang oleh masing-masing perusahaan.
"Harapan kami semakin banyak perusahaan yang mendukung program prioritas daerah dan menyelaraskan program CSR-nya. Kami juga berharap perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi semakin sukses dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat," pungkas Vina
